Tegaskan Hukum Tak Boleh Jadi Alat Politik, Prabowo: Saya Berani Berikan Abolisi dan Amnesti

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Dalam pidatonya pada acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2), Prabowo menekankan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik.

“Kita bertekad ya, saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan,” tegas Prabowo.

Sebagai kepala negara yang memegang mandat rakyat, Prabowo menyatakan dirinya bertanggung jawab memastikan supremasi hukum berjalan dengan benar. Ia bahkan menegaskan keberaniannya mengambil langkah konstitusional apabila menemukan adanya ketidakadilan.

Baca juga : Pengampunan Presiden Momentum Rekatkan Persatuan

“Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya standar pembuktian yang kuat dalam setiap putusan pengadilan. Ia menyebut tidak boleh ada putusan hukum yang menimbulkan keragu-raguaan.

“Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun,” katanya.

Baca juga : Menkum: Setiap HUT RI, Presiden Prabowo akan Beri Amnesti, Grasi, Abolisi dan Rehabilitasi

Menurutnya, apabila masih terdapat kemungkinan terdakwa tidak bersalah, maka negara tidak boleh menjatuhkan keputusan final yang merugikan pihak tersebut.

“Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan, kepastian hukum menjadi fondasi utama stabilitas nasional. Tanpa sistem hukum yang adil dan bersih, negara tidak akan mampu mencapai keberhasilan jangka panjang.

“Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” ucapnya.

Ia menambahkan, rakyat harus merasakan hidup di bawah pemerintahan yang bersih dan adil. Berdasarkan pembelajarannya terhadap sejarah berbagai negara, tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang berintegritas.

“Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” tegasnya.

(P-4)