Berita Terbaru Narapidana Hari Ini

Beri Narapidana Keterampilan Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Seusai Keluar dari Penjara

Program ini dilandasi keyakinan bahwa setiap warga binaan layak mendapatkan kesempatan kedua—untuk bekerja, berkarya, dan membangun kembali hubungan keluarga yang sehat.

1.079 Napi dan Anak Binaan Dapat Remisi Waisak

SEBANYAK 1.079 narapidana dan anak binaan beragama Budha mendapatkan remisi hari raya Waisak. Total, ada 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha

157.941 Narapidana dapat Remisi Nyepi dan Idulfitri, Kepadatan LP Berkurang

RK Nyepi diterima oleh 1.629 narapidana beragama Hindu dan PMP kepada 12 anak binaan

14.799 Napi di Jatim Terima Remisi Idul Fitri 2025, 21 Remisi Nyepi

SEBANYAK 14 .799 narapidana di Jawa Timur mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 2025 dan 156 di antaranya langsung bebas.

Cegah Overkapasitas, Rutan Salemba Pindahkan 300 Narapidana ke LP di Jabar dan Banten

SEBANYAK 300 narapidana Rutan Salemba, Jakarta Pusat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) lain di Jawa Barat dan Banten pada Selasa (25/3) malam.

Menko Yusril Kaji Permintaan Pemindahan 3 Narapidana Warga Bulgaria

Yusril mengaku akan mengkaji permintaan pemindahan tiga narapidana warga Bulgaria yang kini sedang menjalani hukuman di Yogyakarta.

Yusril: Ada 5 Ribu WNI Narapidana di Malaysia, 70 Sempat Dijatuhi Hukuman Mati

Menteri Impas, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan dari 5 ribu WNI narapidana di Malaysia, ada yang dijatuhi hukuman pidana terbatas, hukuman seumur hidup, hingga hukuman mati. 

19.337 Warga Binaan Lolos Verifikasi Amnesti

Pemberian amnesti kepada narapidana dan anak binaan pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di bawah ambang batas tertentu sebanyak 2.591 orang.

Pemerintah Diingatkan Agar Pemberian Amnesti NarapidanaTepat Sasaran

ANGGOTA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mafirion menekankan bahwa narapidana yang menerima amnesti harus tepat sasaran.

Anggota Komisi XIII Tolak Amnesti untuk Narapidana Pengedar Narkoba

Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus menolak rencana pemberian amnesti bagi narapidana pengedar narkoba. 

Dikurangi, Napi Penerima Amnesti Jadi 19 Ribu Orang

Empat kategori narapidana yang layak mendapatkan amnesti meliputi terkait kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Pemberian Amnesti Terhadap Napi Bisa Mengurangi Kepadatan di Lapas

Kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang berarti, salah satunya adalah untuk mengurangi kepadatan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Menteri HAM Jelaskan soal Narapidana yang Bakal Dapat Amnesti, Ini Kriterianya

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap kriteria narapidana yang bakal mendapatkan amnesti atau pengampunan

34 Narapidana Konghucu Dapat Remisi Imlek

52 narapidana dan anak binaan beragama Konghucu di Indonesia. Namun, tidak semuanya mendapatkan remisi, berdasarkan penilaian perilaku baik dalam tahanan.

Rutan Tanjungbalai Karimun Intensifkan Razia untuk Cegah Narkoba dan Pelanggaran Lainnya

Razia yang dilakukan juga sejalan dengan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

44 Ribu Napi Calon Penerima Amnesti Diberi Pendidikan HAM

Pigai mengatakan, pihaknya menyiapkan beragam program untuk dilaksanakan tahun ini. Pendidikan HAM kepada 44 ribu narapidana calon penerima amnesti.

Ini Dalih Komcad Jadi Syarat Amnesti

Rencana itu juga dinilai bukan cuma pembagian pengampunan bagi narapidana. Mereka yang mendapatkan amnesti juga bisa berguna bagi masyarakat.

15.807 Narapidana Mendapat Remisi Natal

Dengan demikian, total narapidana maupun anak binaan yang mendapatkan remisi khusus maupun pengurangan masa pidana dalam momentum Natal tahun ini berjumlah 15.976 orang.

Wacana Baru, Ikut Komcad Bisa Dapat Amnesti

Pemberian amnesti memiliki syarat tertentu, termasuk salah satunya syarat mengikuti program komcad, sementara grasi sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Terkait Amnesti Narapidana, Sugiat Santoso Minta Pemerintah Prioritaskan Tahanan Politik 

Tahanan politik tersebut baik terkait separatisme Papua, penghinaan kepala negara, kasus kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lalu, dan menyangkut UU ITE.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting