Pemberian Amnesti Terhadap Napi Bisa Mengurangi Kepadatan di Lapas

PEMERINTAH bakal memberikan amnesti terhadap 44 ribu narapidana tertentu. Amnesti itu diberikan berdasarkan rasa kemanusiaan, mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dan mendorong rekonsiliasi di beberapa wilayah.

Menanggapi hal itu, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Chairul Huda mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah terlihat sejak hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang berarti, salah satunya adalah untuk mengurangi kepadatan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Baca juga : Menteri HAM Jelaskan soal Narapidana yang Bakal Dapat Amnesti, Ini Kriterianya

"Kebijakan mengenai hal ini telah terlihat di hari pertama pemerintahan Prabowo. Tentu banyak dampaknya, dari segi penganggaran kementerian, kepadatan lapas, dan juga kehidupan sosial warga binaan," kata Chairul saat dihubungi, Selasa (11/2).

Chairul mengatakan, saat ini kondisi Lapas untuk menampung para narapidana sudah cukup padat di beberapa daerah. Ia meyakini, kebijakan ini bisa untuk mengurangi kepadatan dalam Lapas.

"Tentu (kebijakan ini bisa efektif untuk mengurangi kepadatan Lapas)," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk memberikan efektifitas dalam proses hukum, Chairul mengatakan, pemerintah harus lebih mengedepankan <i>restorative justice<p> dan mediasi penal. Keduanya juga dapat mengurangi kepadatan narapidana di lapas.

"Untuk memberikan pemenjaraan yang lebih efektif dan mengurangi kepadatan Lapas, pemerintah bisa lebih mengedepankan restorative justice, mediasi penal, dan pidana alternatif seperti yang diatur dalam KUHP 2023," tuturnya. (Fik/I-2)