Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertekad akan mencopot pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM yang kedapatan terlibat judi. Ia mengatakan hal tersebut usai melantik 56 pejabat manajerial Kementerian HAM di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa (31/12).
“Tidak boleh main judi, judi online plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi, out (keluar), copot,” kata Pigai.
Pigai mengatakan judi tidak sesuai dengan sikap yang harus dijaga oleh pejabat Kementerian HAM. Selain melarang pejabat terlibat judol maupun judi offline, Pigai juga mengimbau pejabat di kementeriannya untuk jujur dan berintegritas.
"Menjaga moral, integritas, dan mentalitas yang baik tentang dirinya. Berperilaku yang baik di dalam kantor maupun di luar, produktivitas, berintegritas, transparan. Ukuran-ukuran yang menyangkut baik itu kriteria pengetahuan, keterampilan, maupun juga atitut, mental, dan moral menjadi ukuran yang sangat penting," tuturnya.
Pelantikan 56 pejabat manajerial Kementerian HAM, dijelaskannya, untuk mempercepat transisi kementerian baru tersebut. Sebagian besar dari pejabat yang dilantik merupakan pegawai Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM.
"Saya 99,99% pegawai Eselon II, III, IV di kementerian ini, mereka yang berasal dari memang Direktorat Jenderal HAM, pegawai internal. Dan saya tidak ambil, belum terpikirkan untuk mengambil dari luar, karena saya meyakini setiap birokrat, pegawai negeri sipil selalu siap kalau diberi tugas dan tanggung jawab," ungkapnya. (M-1)
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar tindak pidana korupsi dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam revisi UU HAM
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
MENTERI HAM Natalius Pigai menemukan pemenuhan hak dasar seperti hak atas kesehatan, hak atas air dan lingkungan yang sehat belum optimal dilakukan di Pulau Mesa, NTT.
Abdon Nababan mengungkapkan berdasarkan UUD masyarakat adat merupakan bagian dari HAM, atas dasar itu Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat.
Kejari Kabupaten Garut, Jawa Barat menahan HR, 55, sebagai Kepala Desa Sukasenang, Kecamatan Bayongbong, karena menyelewengkan dana desa untuk judi online atau judol
Film Agen +62 menangkap realitas maraknya korban judol (judi online) bahkan di lingkungan keluarga.
Listyo menyebut Polri juga menyita barang bukti judi online senilai Rp922,53 miliar. Kemudian, mengajukan pemblokiran 186.713 situs judi online.
Polda Riau berhasil membongkar kegiatan sindikat judi online (judol) bermodus pembuatan dan penjualan akun permainan Higgs Domino Island.
Menko Polkam Budi Gunawan menyebut ada modus baru penampungan dana judi dengan menggunakan akun QRIS UMKM.
Rasa marah, kecewa atau khawatir merupakan reaksi yang wajar saat mengetahui pasangan terlibat dalam perilaku merugikan seperti judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved