Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai usulan penambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp20 triliun dari yang semula Rp64 Miliar untuk hal positif. Yakni, untuk pertebal citra HAM.
"Tapi kalau saya, kami dari Komisi XIII ini melihat, karena ini itu tupoksinya dalam proses membangun citra HAM, mengkoordinasikan HAM, itu lebih harus diperkaya, dipertebal, diperdalam dalam konteks membangun piranti-piranti," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Willy mengatakan pihaknya bakal lebih mendalami usulan penambahan anggaran dari Menteri HAM Natalius Pigai itu. Komisi XIII sejatinya sudah menggelar rapat perdana dengan Pigai dan mendengarkan soal penambahan anggaran itu.
"Nah, tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Pak Menteri Pigai ini untuk kebutuhan beliau itu apa sih? Itu belum kita dalami. Tadi kan masih taaruf nih. Warming-warming up dikit, colek-colek dikit, baru se-level itu. Nanti kita akan lihat," ujar Willy.
Bagi Willy, soal penambahan anggaran itu bukan soal masuk akal atau tidak. Dia menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sejatinya tengah menggagas program yang juga berkaitan dengan HAM.
"Apa sih yang enggak berbasis HAM? Pak Prabowo itu mencanangkan makan bergizi itu, itu HAM. Di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita 20 pesen itu untuk pendidikan itu HAM. Maruar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) membangun rumah untuk rakyat itu, itu HAM," kata Willy. (P-5)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved