Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai usulan penambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp20 triliun dari yang semula Rp64 Miliar untuk hal positif. Yakni, untuk pertebal citra HAM.
"Tapi kalau saya, kami dari Komisi XIII ini melihat, karena ini itu tupoksinya dalam proses membangun citra HAM, mengkoordinasikan HAM, itu lebih harus diperkaya, dipertebal, diperdalam dalam konteks membangun piranti-piranti," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Willy mengatakan pihaknya bakal lebih mendalami usulan penambahan anggaran dari Menteri HAM Natalius Pigai itu. Komisi XIII sejatinya sudah menggelar rapat perdana dengan Pigai dan mendengarkan soal penambahan anggaran itu.
"Nah, tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Pak Menteri Pigai ini untuk kebutuhan beliau itu apa sih? Itu belum kita dalami. Tadi kan masih taaruf nih. Warming-warming up dikit, colek-colek dikit, baru se-level itu. Nanti kita akan lihat," ujar Willy.
Bagi Willy, soal penambahan anggaran itu bukan soal masuk akal atau tidak. Dia menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sejatinya tengah menggagas program yang juga berkaitan dengan HAM.
"Apa sih yang enggak berbasis HAM? Pak Prabowo itu mencanangkan makan bergizi itu, itu HAM. Di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita 20 pesen itu untuk pendidikan itu HAM. Maruar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) membangun rumah untuk rakyat itu, itu HAM," kata Willy. (P-5)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved