Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai usulan penambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp20 triliun dari yang semula Rp64 Miliar untuk hal positif. Yakni, untuk pertebal citra HAM.
"Tapi kalau saya, kami dari Komisi XIII ini melihat, karena ini itu tupoksinya dalam proses membangun citra HAM, mengkoordinasikan HAM, itu lebih harus diperkaya, dipertebal, diperdalam dalam konteks membangun piranti-piranti," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Willy mengatakan pihaknya bakal lebih mendalami usulan penambahan anggaran dari Menteri HAM Natalius Pigai itu. Komisi XIII sejatinya sudah menggelar rapat perdana dengan Pigai dan mendengarkan soal penambahan anggaran itu.
"Nah, tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Pak Menteri Pigai ini untuk kebutuhan beliau itu apa sih? Itu belum kita dalami. Tadi kan masih taaruf nih. Warming-warming up dikit, colek-colek dikit, baru se-level itu. Nanti kita akan lihat," ujar Willy.
Bagi Willy, soal penambahan anggaran itu bukan soal masuk akal atau tidak. Dia menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sejatinya tengah menggagas program yang juga berkaitan dengan HAM.
"Apa sih yang enggak berbasis HAM? Pak Prabowo itu mencanangkan makan bergizi itu, itu HAM. Di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita 20 pesen itu untuk pendidikan itu HAM. Maruar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) membangun rumah untuk rakyat itu, itu HAM," kata Willy. (P-5)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved