Natalius Pigai Minta Izin Senjata Dievaluasi Pasca Penembakan Bos Rental Mobil

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti maraknya kasus penembakan dengan senjata api belakangan ini, termasuk yang terakhir peristiwa di rest area jalan tol Tangerang-Merak yang melibatkan oknum anggota TNI AL. Ia meminta agar izin penggunaan senjata dievaluasi.

"Artinya, terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus jadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri dan juga Perbakin. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” ujar Natalius, Sabtu (4/1).

Sebelum kasus di Tangerang, ada juga peristiwa penembakan di Bone, Sulawesi Selatan, dengan korban serorang pengacara. Menurut Natalius, evaluasi itu perlu dilakukan, baik untuk aparat keamanan atau TNI maupun masyarakat sipil.

Baca juga : Ditanya Soal Penyelesaian HAM Berat, Menteri HAM Natalius Pigai: Sabar dulu

Ia menjelaskan, penggunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat termasuk prosedur penggunaannya. “Artinya ada aspek legalitas dan prosedur yang dilanggar sehingga bukan saja pengetatan yang diperlukan tetapi evaluasi total," kata Natalius. "Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi HAM dan juga ancaman bagi stabilitas sosial,” sambungnya.

Selain itu, Natalius juga menyebut munculnya kasus-kasus penembakan belakangan ini bukan saja menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, tetapi juga ancaman bagi hak hidup. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi  Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menekankan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi.

Oleh karena itu, penyalahgunaan senjata yang menyebabkan ancaman terhadap keselamatan individu jelas bertentangan dengan HAM.

“Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut atau freedom of fears. Dalam kasus seperti ini jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja ancaman bagi kehidupan, sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” tandasnya. (S-1)