Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut pihaknya akan mengecek kebenaran informasi soal dugaan pemecatan salah satu personel duo band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, sebagai guru.
Personel yang dimaksud adalah Novi Citra Indriyati alias Twiter Angel selaku vokalis band. "Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi," kata Pigai, Sabtu (22/2).
Hal itu disampaikannya lewat akun X (dulu Twitter) @NataliusPigai2. Media Indonesia sudah mendapat konfirmasi untuk mengutip unggahan Pigai. Menurutnya, Kementerian HAM akan menolak tindakan tersebut jika pemecatan benar terjadi hanya karena Citra vokalis Sukatani. "Jika benar dipecat karena sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak," ujarnya.
Sebab, lanjut Pigai, pemerintah secara konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM terhadap setiap warga negara Indonesia. Ia juga menyebut bahwa Sukatani dan Polri sudah minta maaf. Adapun kepolisian, kata Pigai, menerima kritik dan masukan yang ditujukan kepada institiusi tersebut.
"Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tutup Pigai.
Pada unggahan sebelumnya, Pigai menegaskan bahwa HAM hanya dapat dibatasi dengan undang-undang atau keputusan pengadilan. Menurutnya, rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian, termasuk lewat musik.
"Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa (pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional)," terang Pigai.
Secara pribadi, Pigai mengaku dirinya tidak memiliki masalah dengan kesenian selama tidak dilakukan secara anonim dan mengandung unsur tuduhan. Di siti lain, aparat diminta untuk melakukan koreksi dan perbaikan melalui pengarusutamaan HAM.
Ia lantas mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait insititusi Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI/Polri pada akhir Januari lalu yang menegaskan pentingnya koreksi secara substansial.
Pada Kamis (20/2) atau sehari sebelum aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap, Citra dan personel Sukatani lainnya, Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy mengunggah video permintaan maaf terkait lagu Bayar Bayar Bayar. Mereka menyatakan lirik lagu tersebut ditujukan kepada oknum kepolisian.
Seiring dengan pernyataan maaf, Sukatani juga menarik peredaran lagu Bayar Bayar Bayar dari platform digital seperti Spotify. (Tri/P-2)
Selain Thailand, dia juga akan melakukan kunjungan yang sama ke Laos, Kamboja, Vietnam serta negara-negara ASEAN yang lain.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan kick off pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM bersama para pakar
TPKB mengecam sikap Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta terkait perusakan rumah singgah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu yang menjadi lokasi retret remaja Kristen.
MENTERI HAM Natalius Pigai menilai tindakan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, telah mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban dalam kasus Cidahu.
MENTERI HAM Natalius Pigai menemukan pemenuhan hak dasar seperti hak atas kesehatan, hak atas air dan lingkungan yang sehat belum optimal dilakukan di Pulau Mesa, NTT.
Abdon Nababan mengungkapkan berdasarkan UUD masyarakat adat merupakan bagian dari HAM, atas dasar itu Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat.
Ia juga meminta kepada berbagai pihak khususnya media dan para pakar pendidikan untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaannya agar lebih transparan.
MENTERI HAM Natalius Pigai menilai kekhawatiran publik akan kembalinya sistem dwi fungsi ABRI dan otoritarianisme dalam pemerintahan Prabowo Subianto, hanyalah imajinasi belaka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved