Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Ia mengatakan koruptor telah merugikan masyarakat dan negara.
"Kemiskinan makin meninggi, pendidikan masih rendah, buta hurufnya makin tinggi, stuntingnya makin tinggi. Negara tidak mampu bisa meningkatkan pendapatan negara atau pajak gara-gara korupsi yang begitu merajalela," kata Pigai, di Jakarta, Selasa (31/12).
"Sehingga para pelakunya sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggar HAM," tambahnya.
Pigai juga mengatakan perbuatan koruptor telah menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pada pangan, energi, terhambat," katanya. (Faj/I-2)
Ia mencontohkan kasus lumpur Lapindo, di mana korporasi memiliki tanggung jawab atas kelalaian operasionalnya, namun ketika perusahaan tidak mampu menanggung beban tersebut.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan melarang pengibaran bendera fiksi kartun One Piece dalam saat peringatan HUT ke-80 RI
Selain Thailand, dia juga akan melakukan kunjungan yang sama ke Laos, Kamboja, Vietnam serta negara-negara ASEAN yang lain.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan kick off pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM bersama para pakar
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved