NEWSTICKER

Berita Terbaru Narapidana Hari Ini

Suasana Haru di Pelepasan Napi di Lembata
04/4/2020 20:13
Dalam kesepatan itu, Andrea mengingatkan para narapidana tentang status asimilasi.
Wakil Ketua KPK Tolak Rencana Pembebasan Napi Koruptor
04/4/2020 16:15
Wacana untuk membebaskan sejumlah narapidana di tengah wabah covid-19 termasuk untuk kasus korupsi dilontarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Kecil Kemungkinan Napi Kelas Kakap Kena Covid-19
04/4/2020 15:15
IPW menilai tidak ada alasan bagi Menkumham Yasonna Laoly untuk membebaskan para napi korupsi, dengan alasan wabah virus covid-19.
Istana belum Bersikap soal Pembebasan Koruptor
04/4/2020 06:45
Wacana pembebasan narapidana korupsi berkenaan dengan wabah covid-19 baru bergaung di lingkungan Kemenkum dan HAM. Pihak Istana Kepresidenan belum memberikan sikap dan sinyal apa pun.
Keputusan Menkumham soal Pembebasan Napi Dinilai Diskriminatif
03/4/2020 16:23
Status hukum seorang narapidana, menurut Laode, tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis hukuman yang dijatuhkan padanya dan juga tidak berdasarkan usia narapidana.
160 Penghuni LP di NTT Dibebaskan dari 8 LP dan Rutan
03/4/2020 15:47
"Pembebasan ini berlaku sejak 1 April sampai masa pandemik covid-19 berakhir yang dinyatakan oleh berwenang," katanya di Kupang, Jumat (3/4).
IPW Kecam Wacana Pembebasan Napi Koruptor
03/4/2020 14:34
Membebaskan napi koruptor dinilai sebuah kejahatan baru oleh oknum pejabat negara.
Terkait Covid-19, Pengacara Berharap Rusli Zainal Dibebaskan
03/4/2020 11:16
Rusli Zainal Gubernur Riau dua periode 2003-2013 dinilai memenuhi seluruh kriteria dalam program asimilasi dan integrasi Kemenkumham terkait wabah Covid-19.
Jumlah Minim, Keliru Bebaskan Koruptor
03/4/2020 09:20
Menteri Hukum dan HAM diminta lebih fokus pada narapidana overstay yang pada Maret 2019 tercatat 37 ribu orang.
Demokrat Curiga Ada Motif Lain Di Balik Pembebasan Napi
02/4/2020 18:19
Benny Kabur Harman mencurigai ada motif lain di balik rencana Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly untuk membebaskan narapida korupsi dan narkotika.
ICW Minta Presiden Tolak Revisi PP yang Permudah Napi Korupsi
02/4/2020 14:52
Menurut dia, revisi PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak relevan dengan kondisi pandemi virus korona (covid-19).
ICW Minta Presiden Tolak Revisi PP yang Permudah Napi Korupsi
02/4/2020 14:52
Menurut dia, revisi PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak relevan dengan kondisi pandemi virus korona (covid-19).
120 Napi LP Cianjur bakal Dapat Asimilasi karena Virus Korona
02/4/2020 12:34
"Mereka diasimilasi di rumah. Jadi wajib berada di rumah sambil menunggu pembebasan bersyarat program integrasinya," kata Yulius.
120 Napi LP Cianjur bakal Dapat Asimilasi karena Virus Korona
02/4/2020 12:34
"Mereka diasimilasi di rumah. Jadi wajib berada di rumah sambil menunggu pembebasan bersyarat program integrasinya," kata Yulius.
Ratusan Napi Berjemur Cegah Korona
02/4/2020 11:00
PETUGAS Rumah Tahanan Negara Cilodong, Kota Depok, menjemur ribuan warga binaan untuk mencegah penyebaran korona ke dalam sel-sel tahanan, kemarin.
Lapas Pematangsiantar Bebaskan 26 Napi Terkait Covid-19
02/4/2020 09:37
Pembebasan para narapidana kategori tindak pidana umum diantaranya narkotika di bawah 5 tahun dan tindak pidana umum lainnya yang sudah menjalani lebih dari setengah masa hukuman
Kurangi Tahanan, Kemenkum dan HAM Revisi PP No 99/2012
02/4/2020 09:10
Langkah itu bertujuan mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (LP) di tengah wabah korona.
Pembebasan Puluhan Ribu Napi Dimulai
02/4/2020 07:05
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, sebanyak 5.556 napi telah di pulangkan dan nantinya 30 ribu hingga 35 ribu lagi akan mendapatkan ‘hadiah’ serupa.
Kemenkumham Harus Siapkan Pembinaan Bagi Napi Pasca Pembebasan
01/4/2020 16:55
Kementerian Hukum dan HAM harus menyiapkan sumber daya untuk melakukan pembinaan pada narapidana yang dibebaskan.
Lepas Napi Besar-besaran, Kememkumhan tidak Boleh Diskriminatif
01/4/2020 16:32
Keputusan Menkumham tentang Pengeluaran dan Pembebasan Napi dan Anak yang ditandatangani pada 30 Maret 2020 lalu berpotensi diskriminatif.