Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENGEDEPANKAN pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik.
INTERVENSI penanganan stunting serentak diharapkan memberikan gambaran kecukupan gizi balita yang sesungguhnya, sehingga mampu mengakselerasi penurunan angka prevalensi stunting.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) usul agar semua fraksi punya perwakilan pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
EDUKASI dan sosialisasi tentang bahaya tuberkulosis (TB) harus dilakukan secara massif. Ini dilakukan agar masyarakat memahami dan peduli dengan pencegahan dan pengobatan TB.
MENGHADAPI tantangan dunia yang semakin kompleks, perlindungan anak dari ancaman kekerasan semakin penting untuk ditingkatkan di era digital saat ini.
BERULANGNYA permasalahan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) menuntut keseriusan semua pihak dalam mewujudkan sistem penerimaan siswa yang akuntabel dan transparan.
PEMBERDAYAAN desa wisata melalui berbagai cara harus mendapat dukungan semua pihak demi menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang lebih merata di tanah air.
PENGEMBANGAN produk pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang inklusif harus menjadi perhatian bersama agar konsisten direalisasikan.
DUKUNGAN pengembangan kewirausahaan nasional harus mampu direalisasikan dalam langkah nyata. Ini untuk mendorong peningkatan rasio kewirausahaan yang dapat menopang Indonesia.
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 tidak akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN)
PENINGKATAN literasi digital masyarakat dan pemerintah harus mendapat perhatian serius dalam upaya beradaptasi menghadapi sejumlah tantangan seiring perkembangan zaman.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menganggap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak memenuhi unsur materiel
UPAYA meningkatkan daya adaptasi dunia pendidikan nasional harus konsisten dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam mengantisipasi perkembangan global.
Bamsoet mendapatkan sanksi ringan dengan teguran tertulis.
MKD DPR RI memberikan sanksi ringan terhadap terlapor yang juga Ketua MPR Bambang Seostayo (Bamsoet) terkait pernyataan Amandemen UUD 1945.
UPAYA mendorong Indonesia menjadi negara maju melalui peningkatan rasio kewirausahaan membutuhkan kerja bersama untuk mewujudkannya.
Bamsoet sebut pemanggilan MKD terlalu mendadak
Mina memiliki luas sekitar 650 hektare yang terdiri dari daratan yang luas, lembah, dan pegunungan, serta tinggi dan terjal. Mina hanya mampu menampung sekitar 1,4 juta orang.
PENINGKATAN Indeks Kinerja Pariwisata/Travel Tourism Development Index (TTDI) Indonesia harus mampu mendorong proses pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di tanah air.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di gedung MPR mengatakan pelaksanaan hukum harus terkait judi online diperketat dan ditangani oleh semua unsur lintas lembaga.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved