Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BERULANGNYA permasalahan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) menuntut keseriusan semua pihak dalam mewujudkan sistem penerimaan siswa yang akuntabel dan transparan.
"Sangat memprihatinkan bila pada sistem yang dipakai setiap tahun seperti PPDB selalu saja dihadapkan pada permasalahan yang sama. Keseriusan para pemangku kebijakan untuk memperbaiki sistem ini dipertanyakan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7).
Hasil pemantauan per 20 Juni 2024 oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terdapat 162 laporan pengaduan terkait Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) 2024. Laporan tersebut antara lain terkait manipulasi nilai pada jalur prestasi (42%), manipulasi kartu keluarga pada jalur zonasi (21%), mutasi (7%), ketidakpuasan orangtua pada jalur afirmasi (11%), dan dugaan gratifikasi (19%).
Baca juga : Tingkatkan Daya Adaptasi Pendidikan Nasional terhadap Perkembangan Tantangan Global
Berdasarkan penilaian JPPI, permasalahan pada PPDB setiap tahun terus berulang dan tak kunjung dibenahi. Menurut Lestari, sejumlah jalur penerimaan yang ditawarkan seperti jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur mutasi, sejatinya dapat membuka seluas-luasnya kesempatan yang sama bagi para calon peserta didik.
Namun, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, kurangnya transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap jalur penerimaan yang tersedia berpotensi memicu penyalahgunaan dalam pemanfaatan jalur penerimaan yang tersedia.
Dengan transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem yang berlaku, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR berpendapat proses PPDB akan berjalan dengan baik. Karena, tambah dia, baik panitia penyelenggara dan peserta PPDB sama-sama mengetahui dan memahami jalur penerimaan mana yang sesuai dengan calon peserta didik.
Selain itu, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, penegakan aturan dalam sistem PPDB juga harus diikuti dengan dukungan integritas dari para panitia pelaksana PPDB. Rerie sangat berharap sistem PPDB yang diterapkan setiap tahun dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai target yang diharapkan.
Kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tegas Rerie, sangat diharapkan untuk mewujudkan sistem PPDB yang lebih akuntabel dan transparan. (Z-2)
ANGGOTA Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengatakan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih mengulang kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB.
SPMB 2025 masih tetap menimbulkan sejumlah masalah dalam pelaksanaannya. Dapat dilihat ribuan calon murid SMK di Jawa Tengah merasa kecewa tidak diterima pada tahap pertama seleksi.
DUA kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memicu diskusi luas mengenai arah pendidikan dasar di Indonesia.
Cari tahu jadwal lengkap pendaftaran SPMB Jakarta 2025 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Simak tanggal prapendaftaran, pengajuan akun, dan jalur seleksi terbaru di sini.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya sosialisasi masif sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.
KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi dan menyambut baik atas upaya pemerintah dalam memperbarui dan memperbaiki sistem PPDB.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved