Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGEMBANGAN produk pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang inklusif harus menjadi perhatian bersama agar konsisten direalisasikan.
"Sektor pariwisata yang mulai menggeliat dan menarik perhatian investor harus diarahkan ke sejumlah pengembangan produk pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat yang inklusif dalam proses pembangunan pariwisata nasional yang lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/7).
Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2023 Indonesia mencatat realisasi investasi di sektor pariwisata sebesar US$3.604 juta atau sekitar Rp58,64 triliun dengan 80% dari investasi tersebut hanya terkonsentrasi pada hotel berbintang, restoran, kafe, dan pusat kebugaran. Pada realisasi investasi sektor pariwisata kuartal I 2024 baru mencapai US$943,40 juta (Rp15,35 triliun) dari target US$3.000 juta (Rp48,91 triliun).
Baca juga : Dorong Inovasi setiap Kawasan untuk Wujudkan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
Tiga sektor bisnis yang paling banyak menerima investasi asing langsung (FDI) selama kuartal tersebut ialah hotel berbintang, restoran, dan hotel apartemen. Berdasarkan catatan yang sama diungkapkan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, Indonesia membutuhkan investasi lebih dari US$15 miliar hingga US$20 miliar.
Menurut Lestari, ketertarikan para investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata harus disinergikan dengan road map pengembangan pariwisata nasional yang mengedepankan konsep pariwisata berkelanjutan. Karenanya, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, investasi yang masuk di sektor pariwisata dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi di masa kini dan masa depan bagi masyarakat sekaligus wisatawan yang berkunjung.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah sangat berharap para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah dapat menerapkan kebijakan yang mampu mengarahkan para investor untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata nasional yang berkelanjutan. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai sektor pariwisata memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik, terutama dalam meningkatkan pemerataan pembangunan melalui tumbuhnya kawasan wisata di berbagai daerah yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat lokal. (Z-2)
Prestasi ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Bali yang tidak terputus sejak pertama kali penghargaan Readers' Choice Awards DestinAsian diselenggarakan.
KBRI Warsawa bekerja sama dengan ASITA menghadirkan 21 pelaku industri (sellers) asal Indonesia, mulai dari operator tur hingga perwakilan hotel dari destinasi unggulan.
Kunjungan wisatawan NTT naik 30%! Palapa Ring Timur untuk dukung konektivitas Kupang-Waingapu-Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster ungkap dampak konflik Timur Tengah. Kunjungan wisman turun 800 orang/hari & 35 penerbangan di Bandara Ngurah Rai batal. Cek detailnya.
Sekretaris Jenderal United Nations (UN) Tourism Shaikha Al Nuwais menegaskan korelasi erat antara pariwisata dengan perdamaian.
Bima Arya mendorong pematangan konsep Green Island Nusa Penida yang harus terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar pembangunan berjalan terstruktur dan berkelanjutan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved