Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DORONG konsistensi inovasi dengan memanfaatkan kearifan lokal di sejumlah kawasan agar upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat diwujudkan.
"Sejumlah kendala yang dihadapi destinasi wisata di berbagai daerah harus mampu diatasi dengan inovasi yang konsisten dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki daerah masing-masing," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/5).
Menurut Lestari, sejumlah kendala pada pariwisata di berbagai daerah, seperti antara lain sistem transportasi, akses jalan yang belum memadai, akomodasi, hingga keterampilan warga lokal untuk memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki daerahnya, harus segera diatasi.
Baca juga : Pertahankan Peningkatan Jumlah Wisman dengan Peningkatan Kualitas SDM
Berbagai langkah inovasi, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan memanfaatkan kearifan lokal harus dilakukan demi mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, target 14 juta mendatangkan wisatawan mancanegara pada tahun ini merupakan target yang tidak mudah di tengah berbagai gejolak ekonomi dan politik dunia.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap upaya para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam mendorong kreativitas masyarakat untuk melahirkan berbagai inovasi dalam pengembangan pariwisata di setiap daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada akhir 2023 kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 3,83%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,6%. Pada catatan yang sama terungkap nilai devisa pariwisata Indonesia sudah menyentuh angka US$10,46 miliar.
Melihat catatan tersebut, Rerie sangat berharap potensi wisata yang dimiliki setiap daerah di tanah air dapat tumbuh menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendatangkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anak bangsa. (Z-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved