Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMBERDAYAAN desa wisata melalui berbagai cara harus mendapat dukungan semua pihak demi menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang lebih merata di tanah air.
"Potensi yang dimiliki desa wisata harus benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kelestarian lingkungannya, agar tumbuh pusat ekonomi baru yang berkelanjutan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/7).
Awal pekan ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meluncurkan Semarak Event Unggulan di Desa Wisata (Senandung Dewi) 2024 untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan ke desa wisata. Program dukungan pengembangan desa wisata itu berfokus pada nilai-nilai keberlanjutan (sustainability), skalabilitas (scalability), dan nilai jual (sellable).
Baca juga : Pengembangan Produk Pariwisata Berkelanjutan Harus Konsisten Dilakukan
Program Senandung Dewi dijalankan dengan dua skema. Skema pertama mengkurasi desa wisata di Indonesia yang telah memiliki event tetapi belum berkembang. Kedua, bila desa wisata tersebut belum memiliki event, dirancangkan event menarik sesuai kearifan lokal.
Pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 tercatat sebanyak 6.016 desa wisata dari seluruh Indonesia mengikuti ajang tersebut. Menurut Lestari, langkah yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan desa wisata harus mendapat dukungan semua pihak, mengingat potensi desa yang tersebar di seluruh Indonesia sangat besar.
Ribuan desa wisata, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, memiliki keragaman potensi budaya, lingkungan, dan sejarah yang bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah berharap potensi yang dimiliki desa wisata dapat ditemukan dan dikelola dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat dapat membangun kolaborasi dengan baik. Ini untuk merealisasikan pemberdayaan desa wisata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. (Z-2)
Nilai transaksi BBTF 2025 diperkirakan mencapai Rp7,84 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 3% dibanding 2024.
Chiang Rai hadir sebagai destinasi dengan udara sejuk, ketenangan, serta deretan lokasi ikonik yang sarat akan seni dan nilai spiritual.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat
Adanya aktivitas pertambangan di pulau kecil di Raja Ampat, berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Penguatan identitas sebagai sebuah bangsa juga mampu menumbuhkan kohesi sosial yang bisa menjadi pendorong untuk mengakselerasi proses pembangunan.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
DORONG upaya untuk meningkatkan produksi furnitur dan ukir untuk memenuhi permintaan pasar dengan tetap melestarikan kekhasan Jepara pada setiap produk yang dihasilkan.
PENINGKATAN peran masyarakat dan keseriusan pemangku kebijakan khususnya penegak hukum dalam memahami dan menegakkan hukum mendesak direalisasikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved