Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatangi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap salah satu isu yang dibahas upaya menekan tingginya biaya politik.
"Dalam penyelenggaraan (pemilu) maupun output dan outcome jangan sampai kemudian biaya politik menjadi semakin mahal dari waktu ke waktu," ujar AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Selasa, (16/7).
AHY menyadari lahirnya para wakil rakyat yang berintegritas dan berkapasitas menjadi hal utama. Khususnya yang dapat berkontribusi nyata bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, peran partai politik juga menjadi penting," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pihaknya heran banyak anak muda yang memiliki kapasitas dan berintegritas gagal melenggang ke Senayan. Ia menduga karena persoalan biaya politik.
"Ternyata, ada yang lupa isi tas yang kurang, ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita apakah demokrasi yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya," kata Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan hasil pertemuan dengan Partai Demokrat akan dibukakan. Kemudian akan diserahkan kepada pemerintahan ke depan.
"Nanti kita bukukan dalam dokumen kearifan yang nanti kita serahkan ke presiden terpilih," pungkasnya.
Selain Bamsoet, hadir Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Syarief Hasan. (Z-8)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Anggota DPRD yang memiliki hak suara, maka sasaran transaksi politik akan beralih ke ruang-ruang tertutup di parlemen.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved