Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatangi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap salah satu isu yang dibahas upaya menekan tingginya biaya politik.
"Dalam penyelenggaraan (pemilu) maupun output dan outcome jangan sampai kemudian biaya politik menjadi semakin mahal dari waktu ke waktu," ujar AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Selasa, (16/7).
AHY menyadari lahirnya para wakil rakyat yang berintegritas dan berkapasitas menjadi hal utama. Khususnya yang dapat berkontribusi nyata bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, peran partai politik juga menjadi penting," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pihaknya heran banyak anak muda yang memiliki kapasitas dan berintegritas gagal melenggang ke Senayan. Ia menduga karena persoalan biaya politik.
"Ternyata, ada yang lupa isi tas yang kurang, ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita apakah demokrasi yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya," kata Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan hasil pertemuan dengan Partai Demokrat akan dibukakan. Kemudian akan diserahkan kepada pemerintahan ke depan.
"Nanti kita bukukan dalam dokumen kearifan yang nanti kita serahkan ke presiden terpilih," pungkasnya.
Selain Bamsoet, hadir Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Syarief Hasan. (Z-8)
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Penyelesaian rantai korupsi kepala daerah tidak bisa melalui kebijakan tunggal.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved