Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol). Saat ini, negara telah memberikan anggaran sebesar Rp1.000 per suara yang diperoleh partai dalam pemilu.
"Berdasarkan kajian KPK yang ideal negara harus membiayai parpol supaya berkurang masalah yang terjadi korupsi dan lain-lain adalah 10.000," ujar Bamsoet usai bertemu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Selasa, 16 Juli 2024.
Bamsoet menjelaskan persoalan tingginya biaya politik turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia menduga persoalan ini yang menjadi penyebab banyak anak muda gagal melenggang ke Senayan.
Baca juga : Poltracking Indonesia: Peta Koalisi Pilpres 2024 masih Dinamis
"Ada yang lupa isi tas yang kurang, ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita apakah demokrasi yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya," jelasnya.
Selain itu, evaluasi dari penyelenggaraan pemilu serentak turut dibahas. Bamsoet ingin penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dipisah.
"Karena ini sangat menghasilkan kualitas yang tidak sebagaimana kita harapkan. Kemarin orang pada fokus di pilpres, tinggal lupa pileg juga harus kita pilih orang-orang yang berkualitas bagus," terangnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan hasil pertemuan dengan Partai Demokrat akan dibukukan. Kemudian akan diserahkan kepada pemerintahan ke depan.
"Nanti kita bukukan dalam dokumen kearifan yang nanti kita serahkan ke presiden terpilih," pungkasnya. (Z-7)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
LANGKAH pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan, demi mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani keseharian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved