Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol). Saat ini, negara telah memberikan anggaran sebesar Rp1.000 per suara yang diperoleh partai dalam pemilu.
"Berdasarkan kajian KPK yang ideal negara harus membiayai parpol supaya berkurang masalah yang terjadi korupsi dan lain-lain adalah 10.000," ujar Bamsoet usai bertemu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Selasa, 16 Juli 2024.
Bamsoet menjelaskan persoalan tingginya biaya politik turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia menduga persoalan ini yang menjadi penyebab banyak anak muda gagal melenggang ke Senayan.
Baca juga : Poltracking Indonesia: Peta Koalisi Pilpres 2024 masih Dinamis
"Ada yang lupa isi tas yang kurang, ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita apakah demokrasi yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya," jelasnya.
Selain itu, evaluasi dari penyelenggaraan pemilu serentak turut dibahas. Bamsoet ingin penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dipisah.
"Karena ini sangat menghasilkan kualitas yang tidak sebagaimana kita harapkan. Kemarin orang pada fokus di pilpres, tinggal lupa pileg juga harus kita pilih orang-orang yang berkualitas bagus," terangnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan hasil pertemuan dengan Partai Demokrat akan dibukukan. Kemudian akan diserahkan kepada pemerintahan ke depan.
"Nanti kita bukukan dalam dokumen kearifan yang nanti kita serahkan ke presiden terpilih," pungkasnya. (Z-7)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved