Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemerintah perlu mengkaji kembali anggaran untuk partai politik (parpol). Saat ini, negara telah memberikan anggaran sebesar Rp1.000 per suara yang diperoleh partai dalam pemilu.
"Berdasarkan kajian KPK yang ideal negara harus membiayai parpol supaya berkurang masalah yang terjadi korupsi dan lain-lain adalah 10.000," ujar Bamsoet usai bertemu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Selasa, 16 Juli 2024.
Bamsoet menjelaskan persoalan tingginya biaya politik turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia menduga persoalan ini yang menjadi penyebab banyak anak muda gagal melenggang ke Senayan.
Baca juga : Poltracking Indonesia: Peta Koalisi Pilpres 2024 masih Dinamis
"Ada yang lupa isi tas yang kurang, ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita apakah demokrasi yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya," jelasnya.
Selain itu, evaluasi dari penyelenggaraan pemilu serentak turut dibahas. Bamsoet ingin penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dipisah.
"Karena ini sangat menghasilkan kualitas yang tidak sebagaimana kita harapkan. Kemarin orang pada fokus di pilpres, tinggal lupa pileg juga harus kita pilih orang-orang yang berkualitas bagus," terangnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan hasil pertemuan dengan Partai Demokrat akan dibukukan. Kemudian akan diserahkan kepada pemerintahan ke depan.
"Nanti kita bukukan dalam dokumen kearifan yang nanti kita serahkan ke presiden terpilih," pungkasnya. (Z-7)
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved