Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI partai politik untuk Pilpres 2024 masih terus dinamis. Sejumlah partai melakukan pertemuan dengan koalisi yang tak diduga-duga, seperti PDI Perjuangan bertemu Demokrat atau kunjungan PAN ke kantor PDI Perjuangan.
“Potensi berubah masih ada selama belum masuk pendaftaran Pemilu 2024, pendaftaran KPU,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Arya Budi, Selasa (4/7).
Sejauh ini potensi partai menyeberang koalisi disebut masih memungkinkan. Potensi partai yang berubah koalisi potensi terjadi seperti Pilpres 2019, 2014 jika ada tawaran yang mampu mempengaruhi partai politik.
Baca juga: PPP Nantikan Sinyal Megawati soal Duet Ganjar-Sandiaga di Pilpres 2024
“Bagi yang sudah mendeklarasikan diri (koalisi) potensi berubah tapi kecil sementara yang belum menentukan seperti Golkar dan PAN itu kemungkinan berubahnya ke mana sangat besar,” jelasnya.
Ada sejumlah faktor yang menyebabkan partai masih belum ‘ajeg’ untuk koalisi Pilpres 2024. Partai-partai hingga saat ini masih saling melihat kemungkinan untuk menentukan koalisi dengan sejumlah variabel politik.
Baca juga: Anies Berpeluang Singgung Figur Cawapres di Acara NasDem 16 Juli
“Negosiasi kue politik ini yang menjadikan koalisi politik ini tidak kunjung matang karena semua ‘wait and see’. Dalam teori permainan keputusan atau tindakan action lawan main sangat berpengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh pemain lainnya,” terang Arya.
“Apa yang akan mereka peroleh ketika menang, apa yang akan mereka berikan dalam proses menang. Itu yang menjadi tarikan dalam koalisi selain bargaining posisi politik mereka,” tambahnya.
Kemudian, faktor figur yang diusung pun menjadi faktor pendorong partai memberikan dukungan politik bergabung pada koalisi. Meski partai memiliki tiket memenuhi ambang batas pencalonan presiden maka membutuhkan figur yang bisa menjadi magnet suara baik dalam kandidasi maupun kompetisi Pilpres 2024.
“Partai bisa kuat tapi figurnya belum kuat menjadi centre of gravity dari koalisi untuk mendekat. Jika ada figur kuat, elektabilitas menjadi pusat gravitasi untuk menarik partai,” ungkapnya.
“Jika salah satu kandidat ini menjadi pusat bangunan koalisi 2024 berpengaruh pada siapa capresnya. Keterpilihannya seperti apa, logistiknya seperti apa cukup untuk menang melebihi atau kekurangan, variabel itu yang menjadi basis partai berkoalisi untuk siapa,” pungkasnya. (Z-7)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved