Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOALISI partai politik untuk Pilpres 2024 masih terus dinamis. Sejumlah partai melakukan pertemuan dengan koalisi yang tak diduga-duga, seperti PDI Perjuangan bertemu Demokrat atau kunjungan PAN ke kantor PDI Perjuangan.
“Potensi berubah masih ada selama belum masuk pendaftaran Pemilu 2024, pendaftaran KPU,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Arya Budi, Selasa (4/7).
Sejauh ini potensi partai menyeberang koalisi disebut masih memungkinkan. Potensi partai yang berubah koalisi potensi terjadi seperti Pilpres 2019, 2014 jika ada tawaran yang mampu mempengaruhi partai politik.
Baca juga: PPP Nantikan Sinyal Megawati soal Duet Ganjar-Sandiaga di Pilpres 2024
“Bagi yang sudah mendeklarasikan diri (koalisi) potensi berubah tapi kecil sementara yang belum menentukan seperti Golkar dan PAN itu kemungkinan berubahnya ke mana sangat besar,” jelasnya.
Ada sejumlah faktor yang menyebabkan partai masih belum ‘ajeg’ untuk koalisi Pilpres 2024. Partai-partai hingga saat ini masih saling melihat kemungkinan untuk menentukan koalisi dengan sejumlah variabel politik.
Baca juga: Anies Berpeluang Singgung Figur Cawapres di Acara NasDem 16 Juli
“Negosiasi kue politik ini yang menjadikan koalisi politik ini tidak kunjung matang karena semua ‘wait and see’. Dalam teori permainan keputusan atau tindakan action lawan main sangat berpengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh pemain lainnya,” terang Arya.
“Apa yang akan mereka peroleh ketika menang, apa yang akan mereka berikan dalam proses menang. Itu yang menjadi tarikan dalam koalisi selain bargaining posisi politik mereka,” tambahnya.
Kemudian, faktor figur yang diusung pun menjadi faktor pendorong partai memberikan dukungan politik bergabung pada koalisi. Meski partai memiliki tiket memenuhi ambang batas pencalonan presiden maka membutuhkan figur yang bisa menjadi magnet suara baik dalam kandidasi maupun kompetisi Pilpres 2024.
“Partai bisa kuat tapi figurnya belum kuat menjadi centre of gravity dari koalisi untuk mendekat. Jika ada figur kuat, elektabilitas menjadi pusat gravitasi untuk menarik partai,” ungkapnya.
“Jika salah satu kandidat ini menjadi pusat bangunan koalisi 2024 berpengaruh pada siapa capresnya. Keterpilihannya seperti apa, logistiknya seperti apa cukup untuk menang melebihi atau kekurangan, variabel itu yang menjadi basis partai berkoalisi untuk siapa,” pungkasnya. (Z-7)
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belumĀ menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved