Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) usul agar semua fraksi punya perwakilan pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan keinginan tersebut karena melihat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang seluruh fraksinya ada keterwakilan posisi pimpinan.
Menanggapi itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menuturkan dirinya belum bertemu secara detail dengan Presiden PKS untuk membahas wacana tersebut. Namun, Mardani menegaskan wacana agar semua fraksi ada perwakilan pimpinan di DPR agar bisa mendapatkan haknya.
“Saya belum bertemu presiden detail lagi. Tapi mungkin husnudzon saya adalah biar semuanya mendapatkan haknya untuk memberikan masukan dan pendapat,” ungkap Mardani, di Gedung DPR RI, Selasa (9/7).
Baca juga : Pengertian Lembaga Sosial, Jenis, dan Contohnya
“Detailnya nanti mungkin presiden atau humas akan menjelaskan,” tambahnya.
Adapun Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut usulan Presiden PKS itu akan bermanfaat kedepannya.
“Dari presiden PKS ide wacana usulan di antaranya adalah kalau memungkinkan disuarakan alangkah bagusnya nyamannya kalau nanti pimpinan MPR seluruh partai politik ada di sana, begitu juga dalam hal pimpinan DPR. Bukan begitu pak presiden? Alangkah indahnya,” ucapnya.
“Saya sendiri sebagai ketua MPR merasakan manfaat luar biasa ketika seluruh perwakilan fraksi partai politik berada di pimpinan MPR. Komunikasi kami menjadi lebih lancar dengan pimpinan partai politik,” tambah Bamsoet.
(Z-9)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved