Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) usul agar semua fraksi punya perwakilan pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan keinginan tersebut karena melihat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang seluruh fraksinya ada keterwakilan posisi pimpinan.
Menanggapi itu, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menuturkan dirinya belum bertemu secara detail dengan Presiden PKS untuk membahas wacana tersebut. Namun, Mardani menegaskan wacana agar semua fraksi ada perwakilan pimpinan di DPR agar bisa mendapatkan haknya.
“Saya belum bertemu presiden detail lagi. Tapi mungkin husnudzon saya adalah biar semuanya mendapatkan haknya untuk memberikan masukan dan pendapat,” ungkap Mardani, di Gedung DPR RI, Selasa (9/7).
Baca juga : Pengertian Lembaga Sosial, Jenis, dan Contohnya
“Detailnya nanti mungkin presiden atau humas akan menjelaskan,” tambahnya.
Adapun Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut usulan Presiden PKS itu akan bermanfaat kedepannya.
“Dari presiden PKS ide wacana usulan di antaranya adalah kalau memungkinkan disuarakan alangkah bagusnya nyamannya kalau nanti pimpinan MPR seluruh partai politik ada di sana, begitu juga dalam hal pimpinan DPR. Bukan begitu pak presiden? Alangkah indahnya,” ucapnya.
“Saya sendiri sebagai ketua MPR merasakan manfaat luar biasa ketika seluruh perwakilan fraksi partai politik berada di pimpinan MPR. Komunikasi kami menjadi lebih lancar dengan pimpinan partai politik,” tambah Bamsoet.
(Z-9)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved