Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
INTERVENSI penanganan stunting serentak diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi kecukupan gizi balita yang sesungguhnya, sehingga mampu mengakselerasi penurunan angka prevalensi stunting di tanah air.
"Kita berharap intervensi penanganan yang dilakukan pemerintah bisa menekan angka prevalensi stunting sekaligus menanamkan penerapan pola konsumsi yang sehat di lingkungan keluarga sejak dini," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengungkapkan, pemerintah telah melakukan intervensi serentak penanganan stunting dengan meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu dan mendeteksi masalah gizi, serta memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran yang memiliki masalah gizi.
Baca juga : Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Harus Fokus Atasi Faktor Penyebab
Saat ini kunjungan dalam rangka intervensi penanganan stunting dilakukan di lebih dari 300.000 posyandu. Hingga 1 Juli 2024, sudah mencapai 95,15% atau setara dengan 16,1 juta balita yang diperiksa dari 17 juta balita sasaran.
Catatan lain yang didapat melalui kegiatan tersebut yaitu 36,10% atau 5.839.101 balita mengalami masalah gizi dan 3,6% atau 220.275 balita bermasalah yang telah dilakukan intervensi. Menurut Lestari, dengan sejumlah langkah intervensi yang dilakukan tersebut upaya menekan angka prevalensi stunting di tahun-tahun mendatang diharapkan semakin efektif.
Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat berharap kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah seperti provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dapat diperkuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, upaya sosialisasi terkait pentingnya kecukupan gizi balita harus konsisten dilakukan demi peningkatan pemahaman masyarakat dalam menerapkan pola makan sehat sejak dini di lingkungan keluarga.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya menekan angka prevalensi stunting mendapat perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. (Z-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved