Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
INTERVENSI penanganan stunting serentak diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi kecukupan gizi balita yang sesungguhnya, sehingga mampu mengakselerasi penurunan angka prevalensi stunting di tanah air.
"Kita berharap intervensi penanganan yang dilakukan pemerintah bisa menekan angka prevalensi stunting sekaligus menanamkan penerapan pola konsumsi yang sehat di lingkungan keluarga sejak dini," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengungkapkan, pemerintah telah melakukan intervensi serentak penanganan stunting dengan meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu dan mendeteksi masalah gizi, serta memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran yang memiliki masalah gizi.
Baca juga : Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Harus Fokus Atasi Faktor Penyebab
Saat ini kunjungan dalam rangka intervensi penanganan stunting dilakukan di lebih dari 300.000 posyandu. Hingga 1 Juli 2024, sudah mencapai 95,15% atau setara dengan 16,1 juta balita yang diperiksa dari 17 juta balita sasaran.
Catatan lain yang didapat melalui kegiatan tersebut yaitu 36,10% atau 5.839.101 balita mengalami masalah gizi dan 3,6% atau 220.275 balita bermasalah yang telah dilakukan intervensi. Menurut Lestari, dengan sejumlah langkah intervensi yang dilakukan tersebut upaya menekan angka prevalensi stunting di tahun-tahun mendatang diharapkan semakin efektif.
Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat berharap kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah seperti provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dapat diperkuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, upaya sosialisasi terkait pentingnya kecukupan gizi balita harus konsisten dilakukan demi peningkatan pemahaman masyarakat dalam menerapkan pola makan sehat sejak dini di lingkungan keluarga.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya menekan angka prevalensi stunting mendapat perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. (Z-2)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan perempuan harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukannya upaya antisipatif dalam menyikapi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved