Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
INTERVENSI penanganan stunting serentak diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi kecukupan gizi balita yang sesungguhnya, sehingga mampu mengakselerasi penurunan angka prevalensi stunting di tanah air.
"Kita berharap intervensi penanganan yang dilakukan pemerintah bisa menekan angka prevalensi stunting sekaligus menanamkan penerapan pola konsumsi yang sehat di lingkungan keluarga sejak dini," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengungkapkan, pemerintah telah melakukan intervensi serentak penanganan stunting dengan meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu dan mendeteksi masalah gizi, serta memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran yang memiliki masalah gizi.
Baca juga : Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Harus Fokus Atasi Faktor Penyebab
Saat ini kunjungan dalam rangka intervensi penanganan stunting dilakukan di lebih dari 300.000 posyandu. Hingga 1 Juli 2024, sudah mencapai 95,15% atau setara dengan 16,1 juta balita yang diperiksa dari 17 juta balita sasaran.
Catatan lain yang didapat melalui kegiatan tersebut yaitu 36,10% atau 5.839.101 balita mengalami masalah gizi dan 3,6% atau 220.275 balita bermasalah yang telah dilakukan intervensi. Menurut Lestari, dengan sejumlah langkah intervensi yang dilakukan tersebut upaya menekan angka prevalensi stunting di tahun-tahun mendatang diharapkan semakin efektif.
Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat berharap kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah seperti provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dapat diperkuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, upaya sosialisasi terkait pentingnya kecukupan gizi balita harus konsisten dilakukan demi peningkatan pemahaman masyarakat dalam menerapkan pola makan sehat sejak dini di lingkungan keluarga.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya menekan angka prevalensi stunting mendapat perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. (Z-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Lestari Moerdijat: Nilai-Nilai Perjuangan RA Kartini Tetap Relevan hingga Saat Ini.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dorong distribusi guru kompeten dan insentif tepat di wilayah 3T untuk wujudkan pemerataan pendidikan nasional di tahun 2026.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah antisipasi kenaikan jumlah penyandang disabilitas melalui layanan publik dan puskesmas ramah disabilitas.
Upaya membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing tak akan pernah tuntas selama akses pendidikan anak usia dini (PAUD) masih timpang.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved