Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERCEPATAN penurunan prevalensi stunting di Tanah Air harus fokus pada upaya mengatasi sejumlah faktor penyebabnya. Sejumlah pihak terkait harus benar-benar fokus mendukung gerakan penyelamatan generasi penerus bangsa dari stunting.
"Pencapaian target prevalensi stunting nasional harus mendapat dukungan semua pihak terkait dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan tangguh di masa depan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/4).
Hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. Meskipun lebih rendah daripada angka tahun sebelumnya, angka itu masih berada di atas angka standar prevalensi stunting Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu di bawah 20%.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Gandeng Tanoto Foundation Atasi Stunting dan Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Survei Litbang Kompas pada awal April 2023 mencatat sejumlah penyebab utama anak mengalami stunting yaitu asupan makanan yang tak bergizi (32,4%), kurangnya gizi ibu hamil (28,2%), kebersihan tidak terjaga (4,8%), infeksi virus atau bakteri (4,1%), dan tingkat ekonomi rendah (2,8%). Berdasarkan hasil tersebut, menurut Lestari, peran orangtua sangat penting dalam upaya mengatasi kondisi stunting pada anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
Karena itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, faktor ekonomi dan pemberdayaan ibu dari sisi literasi tentang gizi keluarga harus menjadi kepedulian bersama untuk segera ditingkatkan. Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, harus mampu menerapkan sejumlah langkah strategis yang bisa mengatasi berbagai penyebab stunting pada balita.
Baca juga: Edukasi Stunting kepada Pemudik, BKKBN Buka Posko di Cipularang
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, pertukaran pengalaman antardaerah yang sukses menekan prevalensi stunting dengan daerah yang memiliki prevalensi stunting yang relatif tinggi harus dilakukan demi mengakselerasi penurunan prevalensi stunting nasional. Rerie mendorong semua pihak mampu berkolaborasi dengan baik dalam mencapai target prevalensi stunting nasional 14% pada 2024. (RO/Z-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan redistribusi guru sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan mutu pembelajaran
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved