Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PERCEPATAN penurunan prevalensi stunting di Tanah Air harus fokus pada upaya mengatasi sejumlah faktor penyebabnya. Sejumlah pihak terkait harus benar-benar fokus mendukung gerakan penyelamatan generasi penerus bangsa dari stunting.
"Pencapaian target prevalensi stunting nasional harus mendapat dukungan semua pihak terkait dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan tangguh di masa depan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/4).
Hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. Meskipun lebih rendah daripada angka tahun sebelumnya, angka itu masih berada di atas angka standar prevalensi stunting Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu di bawah 20%.
Baca juga: BSKDN Kemendagri Gandeng Tanoto Foundation Atasi Stunting dan Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Survei Litbang Kompas pada awal April 2023 mencatat sejumlah penyebab utama anak mengalami stunting yaitu asupan makanan yang tak bergizi (32,4%), kurangnya gizi ibu hamil (28,2%), kebersihan tidak terjaga (4,8%), infeksi virus atau bakteri (4,1%), dan tingkat ekonomi rendah (2,8%). Berdasarkan hasil tersebut, menurut Lestari, peran orangtua sangat penting dalam upaya mengatasi kondisi stunting pada anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
Karena itu, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, faktor ekonomi dan pemberdayaan ibu dari sisi literasi tentang gizi keluarga harus menjadi kepedulian bersama untuk segera ditingkatkan. Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, harus mampu menerapkan sejumlah langkah strategis yang bisa mengatasi berbagai penyebab stunting pada balita.
Baca juga: Edukasi Stunting kepada Pemudik, BKKBN Buka Posko di Cipularang
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, pertukaran pengalaman antardaerah yang sukses menekan prevalensi stunting dengan daerah yang memiliki prevalensi stunting yang relatif tinggi harus dilakukan demi mengakselerasi penurunan prevalensi stunting nasional. Rerie mendorong semua pihak mampu berkolaborasi dengan baik dalam mencapai target prevalensi stunting nasional 14% pada 2024. (RO/Z-2)
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
BANGUN kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus Nipah di tanah air.
Aspek inklusivitas harus menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan nasional.
DORONG upaya pencegahan pekerja anak di tanah air secara konsisten dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif dan didukung sejumlah pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved