Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
SURVEI Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 menyebutkan angka stunting Indonesia berada pada 21,6 persen. Semua pihak termasuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap angka tersebut terus menurun sesuai target pemerintah, yaitu 17% pada 2023.
Sejalan dengan itu, BSKDN Kemendagri bekerja sama dengan Tanoto Foundation untuk mengatasi permasalahan stunting hingga meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa.
Tanoto Foundation merupakan organisasi filantropi independen yang memiliki misi untuk mengembangkan individu dan memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas yang transformatif.
Baca juga : Edukasi Stunting kepada Pemudik, BKKBN Buka Posko di Cipularang
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan, sejumlah indeks yang dimiliki BSKDN, diantaranya Indeks Inovasi Daerah (IID) yang mengukur tingkat inovasi daerah di Indonesia yang berkaitan dengan kualitas SDM. Hal itu berkelindan juga dengan status gizi yang baik untuk menghasilkan SDM berkualitas.
Oleh karena itu, menurut Yusharto sangat penting semua pihak turut terlibat mengurangi angka prevalensi stunting.
Baca juga : Pos Indonesia Percepatan Distribusi Daging dan Telur Ayam Program Pengentasan Stunting
"Kami berharap kita (BSKDN dan Tanoto Foundation) dapat bekerja sama untuk meningkatkan banyak inovasi yang kita miliki terutama terkait urusan kesehatan dan pendidikan," ungkapnya saat memimpin rapat bersama Tanoto Foundation di Ruang Video Conference BSKDN, Kamis (27/4).
CSLD Lead Tanoto Foundation Yunety Tarigan menjelaskan sejumlah program penurunan stunting yang telah dilaksanakan pihaknya, meliputi Research Fellowship terkait penelitian yang berfokus pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan hingga kebijakan-kebijakan pemerintah.
Riset tersebut dapat diikuti oleh para peneliti maupun mahasiswa. Dia menuturkan, pendanaan penelitian tersebut bisa didapat melalui SDGs Powerhouse.
Yunety mengatakan, pihaknya juga memiliki program Rumah Anak SIGAP (Siapkan Generasi Anak Berprestasi) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda).
Hingga kini program kerja yang dibangun pihaknya berfokus pada stunting dan peningkatan pendidikan sesuai dengan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Terkait dengan inovasi yang dimiliki BSKDN, Yunety berharap dapat terus dikembangkan terutama yang menyangkut program SDGs yang juga menjadi lima program prioritas nasional.
"Bisa dimasukkan ke dalam indeks inovasi ini gitu, kalau dulu misal menyasarnya general kita bisa menyasar stunting dan pendidikan," pungkasnya. (RO/Z-5)
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara Askrindo dan IFG dalam mendukung program TJSL terintegrasi.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Program Guru Transformasional dirancang untuk memberdayakan guru agar mampu menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan siswa masa kini.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved