Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 menyebutkan angka stunting Indonesia berada pada 21,6 persen. Semua pihak termasuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap angka tersebut terus menurun sesuai target pemerintah, yaitu 17% pada 2023.
Sejalan dengan itu, BSKDN Kemendagri bekerja sama dengan Tanoto Foundation untuk mengatasi permasalahan stunting hingga meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa.
Tanoto Foundation merupakan organisasi filantropi independen yang memiliki misi untuk mengembangkan individu dan memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas yang transformatif.
Baca juga : Edukasi Stunting kepada Pemudik, BKKBN Buka Posko di Cipularang
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan, sejumlah indeks yang dimiliki BSKDN, diantaranya Indeks Inovasi Daerah (IID) yang mengukur tingkat inovasi daerah di Indonesia yang berkaitan dengan kualitas SDM. Hal itu berkelindan juga dengan status gizi yang baik untuk menghasilkan SDM berkualitas.
Oleh karena itu, menurut Yusharto sangat penting semua pihak turut terlibat mengurangi angka prevalensi stunting.
Baca juga : Pos Indonesia Percepatan Distribusi Daging dan Telur Ayam Program Pengentasan Stunting
"Kami berharap kita (BSKDN dan Tanoto Foundation) dapat bekerja sama untuk meningkatkan banyak inovasi yang kita miliki terutama terkait urusan kesehatan dan pendidikan," ungkapnya saat memimpin rapat bersama Tanoto Foundation di Ruang Video Conference BSKDN, Kamis (27/4).
CSLD Lead Tanoto Foundation Yunety Tarigan menjelaskan sejumlah program penurunan stunting yang telah dilaksanakan pihaknya, meliputi Research Fellowship terkait penelitian yang berfokus pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan hingga kebijakan-kebijakan pemerintah.
Riset tersebut dapat diikuti oleh para peneliti maupun mahasiswa. Dia menuturkan, pendanaan penelitian tersebut bisa didapat melalui SDGs Powerhouse.
Yunety mengatakan, pihaknya juga memiliki program Rumah Anak SIGAP (Siapkan Generasi Anak Berprestasi) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda).
Hingga kini program kerja yang dibangun pihaknya berfokus pada stunting dan peningkatan pendidikan sesuai dengan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Terkait dengan inovasi yang dimiliki BSKDN, Yunety berharap dapat terus dikembangkan terutama yang menyangkut program SDGs yang juga menjadi lima program prioritas nasional.
"Bisa dimasukkan ke dalam indeks inovasi ini gitu, kalau dulu misal menyasarnya general kita bisa menyasar stunting dan pendidikan," pungkasnya. (RO/Z-5)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menilai Sekolah Rakyat merupakan langkah paling rasional untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.
PENDIDIKAN kerap dimaknai sebatas proses belajar-mengajar di ruang kelas. Padahal, mutu pendidikan sesungguhnya dibangun oleh sebuah ekosistem yang lebih luas.
MENTERI Kesehatan memiliki ambisi besar untuk mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur.
Pelaksanaan TKA SD dan SMP tahun 2026 diawali dengan pendaftaran peserta 19 Januari hingga 28 Februari 2026,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved