Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
SURVEI Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 menyebutkan angka stunting Indonesia berada pada 21,6 persen. Semua pihak termasuk Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap angka tersebut terus menurun sesuai target pemerintah, yaitu 17% pada 2023.
Sejalan dengan itu, BSKDN Kemendagri bekerja sama dengan Tanoto Foundation untuk mengatasi permasalahan stunting hingga meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa.
Tanoto Foundation merupakan organisasi filantropi independen yang memiliki misi untuk mengembangkan individu dan memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas yang transformatif.
Baca juga : Edukasi Stunting kepada Pemudik, BKKBN Buka Posko di Cipularang
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan, sejumlah indeks yang dimiliki BSKDN, diantaranya Indeks Inovasi Daerah (IID) yang mengukur tingkat inovasi daerah di Indonesia yang berkaitan dengan kualitas SDM. Hal itu berkelindan juga dengan status gizi yang baik untuk menghasilkan SDM berkualitas.
Oleh karena itu, menurut Yusharto sangat penting semua pihak turut terlibat mengurangi angka prevalensi stunting.
Baca juga : Pos Indonesia Percepatan Distribusi Daging dan Telur Ayam Program Pengentasan Stunting
"Kami berharap kita (BSKDN dan Tanoto Foundation) dapat bekerja sama untuk meningkatkan banyak inovasi yang kita miliki terutama terkait urusan kesehatan dan pendidikan," ungkapnya saat memimpin rapat bersama Tanoto Foundation di Ruang Video Conference BSKDN, Kamis (27/4).
CSLD Lead Tanoto Foundation Yunety Tarigan menjelaskan sejumlah program penurunan stunting yang telah dilaksanakan pihaknya, meliputi Research Fellowship terkait penelitian yang berfokus pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan hingga kebijakan-kebijakan pemerintah.
Riset tersebut dapat diikuti oleh para peneliti maupun mahasiswa. Dia menuturkan, pendanaan penelitian tersebut bisa didapat melalui SDGs Powerhouse.
Yunety mengatakan, pihaknya juga memiliki program Rumah Anak SIGAP (Siapkan Generasi Anak Berprestasi) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda).
Hingga kini program kerja yang dibangun pihaknya berfokus pada stunting dan peningkatan pendidikan sesuai dengan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Terkait dengan inovasi yang dimiliki BSKDN, Yunety berharap dapat terus dikembangkan terutama yang menyangkut program SDGs yang juga menjadi lima program prioritas nasional.
"Bisa dimasukkan ke dalam indeks inovasi ini gitu, kalau dulu misal menyasarnya general kita bisa menyasar stunting dan pendidikan," pungkasnya. (RO/Z-5)
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved