Berita Terbaru Masyarakat Adat Hari Ini

Hak-Hak Masyarakat Adat Dilindungi di IKN

Seluruh masyarakat adat khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) disebutkan mendukung dibangunnya IKN.

Terancam Digusur Paksa, Masyarakat Adat di IKN Hampir Punah

KOMISIONER Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian meminta pemerintah tidak serta merta menggusur masyarakat lokal di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Otorita IKN Janji tidak Semena-mena Gusur Masyarakat Adat Suku Balik

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono memastikan pihaknya akan terus berkomunikasi intens dengan masyarakat adat terkait penolakan penggusuran di lahan proyek IKN.

Warga Sekitar IKN Digusur Paksa, Negara tidak Lindungi Kepentingan Rakyat

Ancaman penggusuran paksa masyarakat lokal oleh Badan Otoritaria Ibu Kota Nusantara dinilai bertentangan dengan perintah Undang-undang.

Koalisi Akademisi dan Masyarakat Sipil Tolak Penggusuran Paksa di IKN

Koalisi Akademisi dan Masyarakat Sipil Kalimantan Timur secara tegas menolak upaya perampasan dan penggusuran paksa warga lokal yang berada di sekitar wilayah pembangunan IKN.

PD Bhayangkari Sulbar Kunjungi Masyarakat Suku Bunggu

unjungan PD Bhayangkari ke kampung Bunggu luar merupakan langkah positif dalam memperluas dialog antara komunitas dalam. 

AMAN Desak Pemerintah Sahkan RUU Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sekian lama tertunda.

Wilmar Gandeng Masyarakat Jaga Kawasan Konservasi

Kerjasama antara masyarakat dan perusahaan telah menjadikan kawasan konservasi selalu terjaga.

Kunjungi Desa Adat Osing Banyuwangi, Ganjar Tegaskan Komitmen Perlindungan Masyarakat Adat

Ganjar bersama Mahfud MD menegaskan bakal menjamin perlindungan masyarakat adat dan mengupayakan RUU Masyarakat Adat

Perhutanan Sosial Ubah Kesulitan Desa Tuwung di Palangkaraya jadi Keberhasilan

Pada 2019, Desa Tuwung, Kabupaten Pulang Pisau, Desa Karang Bengkirai, Kota Palangkaraya, mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan skema Hutan desa.

Cak Imin: Pemerintah Wajib Libatkan Masyarakat Adat dalam Penentuan Kebijakan

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menekankan bahwa pemerintah harus punya prinsip melibatkan masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan.

Butuh Komitmen Kuat Capres Cawapres di Bidang Lingkungan

CALON presiden dan calon wakil presiden perlu memiliki komitmen untuk mengakui, melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.

Debat Cawapres, Simak Profil Rukka Sombolinggi Panelis yang Wakili Masyarakat Adat

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 11 nama panelis untuk persiapan debat cawapres kedua pada Pilpres 2024. Berikut ini profil salah satu panelis debat bernama Rukka Sombolinggi.

Penegakan Hukum Jadi Kunci Atasi Masalah Bangsa

KOORDINATOR TPDI Petrus Selestinus berharap Mahfud MD akan tetap pada berpegang pada isu penegakan hukum dalam debat cawapres  untuk membereskan masalah bangsa ini.

Proyek Xinyi di Pulau Rempang Maju Terus, Meski Relokasi Warga belum Jelas

Menteri Bahlil Lahadalia memastikan produsen kaca asal Tiongkok, Xinyi Group, akan tetap melanjutkan rencana investasinya di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Konflik Agraria masih Mengancam Rakyat

KONFLIK agraria masih mengancam masyarakat yang tinggal dan berkegiatan di sekitar hutan dan lahan. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat  2.710 kejadian

Aparat Gusur Paksa Warga di Pulau Rempang, Ini Seruan Komnas HAM

TELAH terjadi bentrokan antara aparat dan warga dalam proses pengosongan lahan secara paksa di Pulau Rempang, Batam pada 7 September 2023, hingga menyebabkan jatuhnya korban.

Desa Adat di Bali Perlu Bantuan dari APBN

Ketua Majelis Desa Adat di Bali berharap pemerintah lebih memberikan perlindungan hak kepada masyarakat adat, terutama hak-hak atas tanah adat secara nasional.

RUU Masyarakat Hukum Adat Mandek

RANCANGAN Undang-Undang Masyarakat Adat masih mandek di tingkat pimpinan sehingga belum bisa masuk di paripurna. Ini penyebabnya.

Lembaga Masyarakat Adat Biak Dukung Pemekaran Provinsi Papua

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kabupaten Biak Numfor mendukung rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua menjadi tiga provinsi baru.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting