Selain Karbon, Isu Lingkungan Masyarakat Adat Perlu Dibahas di COP29

PADA Konferensi Perubahan Iklim atau Presidency of the 29th Conference of the Parties (COP29) di Baku Azerbaijan pemerintah diminta juga mengangkat peran masyarakat adat yang selalu melakukan langkah mitigas dan adaptasi pada perubahan iklim dalam setiap perilaku hidupnya. Sehingga tidak hanya pembahasan mengenai karbon saja.

"Bagaimana masyarakat adat menjaga hutan yang merupakan bagian dari diri mereka dan mereka sadar ketika mereka merusak hutan itu akan mengancam kehidupan mereka. Lalu bagaimana mereka menjaga biodiversitas yang masih sangat bagus hari ini," kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian saat dihubungi, Senin (11/11).

Studi secara global menyebutkan bahwa hutan-hutan terbaik saat ini adalah hutan-hutan dan biodiversitas yang berada di wilayah adat milik masyarakat adat dan komers lokal. Jadi rekognisi itu menjadi penting dan itu bisa diwujudkan dengan cara satu, memperluas perlindungan dan pengakuan wilayah kelola rakyat atau wilayah adat bagi masyarakat adat.

Baca juga : Indonesia Jangan Hanya jadi Kongsi Dagang Krisis di COP29

"Jadi perluasan pengakuan hak atas wilayah sekaligus perlindungan terhadap wilayah tersebut dan juga rekognisi terhadap pengetahuan mereka itu menjadi penting. Itu yang harus dilakukan secara spesifik misalnya dalam konteks masyarakat adat kita itu memerlukan segera undang-undang masyarakat adat sebagai payung hukum untuk mengatasi kemacetan-kemacetan sektoral di kementerian kita bagaimana soal-soal perlindungan dan pengakuan hak masyarakat atas wilayahnya tersebut. Jadi kedua hal itu harus dilakukan," ungkap Uli.

Ia mengatakan koreksi kebijakan terhadap kebijakan dan regulasi yang ada saat ini mengakomodasi percepatan dan perluasan ekspansi investasi dan itu kemudian berkorelasi dengan percepatan deforestasi, kemudian perampasan wilayah adat, dan pelepasan emisi dalam skala yang besar.

"Jadi menurut kami hal itulah yang harus dibawa dan menjadi agenda utama. Selebihnya kalau kemudian delegasi Indonesia tidak membawa agenda-agenda kunci itu maka mereka tidak lebih dari sekedar kongsi dagang krisis yang datang ke pertemuan internasional," pungkasnya. (Z-9)