Indonesia Tegaskan Komitmen dan Inisiatif Baru di COP29

DALAM Konferensi Perubahan Iklim ke-29 (COP29) di Azerbaijan, Indonesia menegaskan komitmennya dalam menangani krisis iklim sekaligus menawarkan berbagai inisiatif baru. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Indonesia telah memperkenalkan program carbon capture and storage (CCS) untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon. Program ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi global tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. 

"Indonesia bisa menampung, tentu ini adalah kita menawarkan untuk dapat juga harus dibayar untuk jasa-jasa kita," kata Hashim di Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (10/12). 

Di bidang perdagangan karbon, Indonesia memiliki potensi besar dengan carbon credit sebesar 570 juta ton yang telah diverifikasi, dan ada tambahan 600 juta ton yang akan ditawarkan ke pasar internasional. 

Baca juga : Bambang Brodjonegoro Sebut Ada Ketidakadilan Global dalam Mitigasi Perubahan Iklim

"Kami dengar bahwa pemerintah UEA bersedia, Pemerintah Kerajaan Norwegia sudah menyetujui membeli sebagian, 30 juta ton kalau tidak salah," ungkap Hashim.  

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyoroti langkah besar dalam reboisasi. Menurutnya, dari 12,7 juta hektare lahan kritis yang ada, sekitar 6,5 juta hektare berada di kawasan hutan. Saat ini, pemerintah telah memulai penanaman 500 ribu hektare. 

"Dari pembicaraan awal, kita sudah mampu untuk menanam sekitar 500 ribu hektare. Jadi nanti kalau bertambah inisiatif dari privat sektor, saya yakin ini bisa meningkat," katanya.  

Baca juga : Indonesia Perlu Sumber Pendanaan Iklim yang Lebih Adil dalam COP-29

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menekankan pentingnya perdagangan karbon internasional sebagai salah satu pencapaian utama COP29. 

"Kami sampaikan dalam COP29, salah satu poin yang disampaikan adalah disepakatinya dimulainya perdagangan internasional karbon. Jadi secara resmi baru kemarin," ujarnya. 

Hanif juga menambahkan bahwa potensi karbon yang dimiliki Indonesia menjadi aset strategis untuk berkolaborasi dengan dunia internasional.  Hanif menjelaskan, angka potensi karbon yang dihitung Indonesia untuk periode 2020-2021 mencapai 600 juta ton, sementara sebelum tahun 2020 mencapai 570 juta ton. 

"Angka-angka itu cukup besar dan memotivasi kita untuk mencoba mendiskusikan dengan berbagai pihak. Kita tidak mengeluh, tidak memerlukan permintaan, tetapi kita menawarkan kerja sama," jelasnya.  

Ke depan, Indonesia akan menskalakan perdagangan karbon pada awal 2025 dengan dua fokus utama: pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Hanif memastikan bahwa pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi global dalam menangani krisis iklim.