Bambang Brodjonegoro Sebut Ada Ketidakadilan Global dalam Mitigasi Perubahan Iklim

PENASEHAT Khusus Presiden bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menilai komitmen dan tanggung jawab negara maju sangat kurang terkait mitigasi perubahan iklim. Padahal, kata Bambang, penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia juga negara maju itu sendiri.

Ia mencontohkan tingkat kehadiran yang rendah dari para kepala negara di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP) ke-29 di Baku, Azerbaijan, pada 11–22 November 2024.

Hal itu berdampak pada minimnya komitmen pendanaan. “Awalnya COP-29 ini ditujukan sebagai COP finance yang fokusnya di pendanaan, bukan hanya bicara skemanya seperti apa, komitmennya seperti apa, tapi lebih konkret, siapa mau ngasih apa ke mana,” kata Bambang dalam acara Green Press Community 2024 di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Sabtu (23/11).

Baca juga : Indonesia Perlu Sumber Pendanaan Iklim yang Lebih Adil dalam COP-29

Belum lagi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump diprediksi berkurang komitmennya terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. “Amerika adalah salah satu yang mengalami dampak berat akibat climate change tapi mereka juga yang agak kurang antusias bicara mengenai climate change. Padahal mereka salah satu penghasil emisi terbesar,” ujar Bambang.

Karena itu, ia menilai adanya ketidakadilan global ketika negara yang menghasilkan emisi terbesar kurang bertanggung jawab untuk ikut melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Di sisi lain, kata Bambang, korban terbesar dari perubahan iklim adalah negara miskin atau negara yang wilayahnya rentan terhadap naiknya permukaan air laut. Belum lagi dampak keamanan pangan (food security).

Baca juga : COP29 Luncurkan Digitalisation Day, Transformasi Digital untuk Aksi Iklim Global

Ia mengakui bahwa sudah cukup banyak pendanaan yang diarahkan untuk mengatasi perubahan iklim dari negara maju. Masalahnya, kata Bambang, kebanyakan yang menikmati dana tersebut adalah negara-negara maju itu sendiri.

“Uang yang berasal dari negara maju tadi kita melihat datanya, penerima terbesar mereka juga. Kenapa misalkan negara-negara maju terutama di Eropa memang mereka sudah banyak menggunakan listrik dari tenaga surya, tenaga angin? Karena mereka punya uang untuk investasi di situ,” ujarnya.

Dalam hal ini, dana dari sektor swasta di negara maju itu diinvestasikan ke dalam pengembangan energi terbarukan di negara maju pula.

“Mereka mengatakan, ‘kita sih mau invest di negara seperti Indonesia atau negara-negara yang tergolong low income, cuma kita masih belum berani melihat risiko yang ada di negara tersebut. Kita masih merasa harga listrik di negara-negara tersebut belum cukup untuk return dari investment tersebut’,” tutur Bambang.

“Akhirnya mereka cari aman saja, cari tempat untuk investasi dan dapat return yang cukup dan itu kembali lagi ke negara maju. Itulah ketidakadilan global yang dari COP ke COP berusaha dipecahkan. Tapi terus terang kalau saya amati perkembangannya sangat lambat,” pungkasnya. (H-2)