Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menyoroti pengelolaan sampah saat berada di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia juga meminta pelaku pembuangan sampah ilegal untuk ditindak tegas.
“Sampah tidak boleh dibuang secara sembarangan. Para pelaku pembuangan harus bertanggungjawab karena ikut mencemari lingkungan,” terang dia di Pasar Ekologis Bumi Watu Obong, Gunungkidul, Minggu (20/4).
Menurut dia, aparat penegak hukum harus bertindak tegas agar memberikan efek jera kepada para pelaku. Lahan-lahan kosong di Gunungkidul kerap menjadi lokasi pembuangan sampah liar, bahkan dari luar Gunungkidul. “Kapolres untuk menangani pembuangan sampah illegal," terang dia.
Ia pun menegaskan, pemerintah kabupaten atau kota segera menentukan lokasi pengelolaan sampah dan mengolah sampah akhir mereka dengan baik, tidak menggunakan sistem open dumping (pembuangan sampah terbuka tanpa diolah).
"Ini (pengelolaan dan pengolahan sampah yang baik) sangat penting demi masa depan anak cucu kita," kata dia. Hanif pun berharap, tidak terjadi lagi kerusakan lingkungan yang disebabkan masalah sampah.
Ia juga mengingatkan, pemerintah bisa mengecek apakah semua sampah telah dikelola dengan baik. Caranya sederhana, potensi sampah harian suatu daerah bisa dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk dengan 0,5 atau 0,6 potensi sampah yang dihasilkan. "Di Kulonprogo, misalnya, jika ada sekitar 444 ribu jiwa, itu (jumlah penduduk) dikalikan 0,5," kata dia.
Hasilnya, potensi sampah yang ada di sana sekitar 200 ton per hari. Ketika dicek ke Tempat pembuangan akhir (TPA), sampah yang masuk sekitar 100 ton perhari. “Pemerintah daerah bisa menelusuri, 100 ton sampah yang lain dibuang kemana?” tambah Hanif.
Beraksi Malam Hari
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul, Hary Sukmono membenarkan tentang pembuangan sampah liar yang kerap terjadi di Gunungkidul, seperti di Kapanewon Purwosari, Panggang, Tepus, Karangmojo, dan Playen.
Menurut dia, Gunungkidul menjadi korban pembuangan sampah liar dari luar daerah. Banyaknya lahan kosong dan hutan di Gunungkidul membuat pelaku merasa lebih leluasa membuang sampah ilegal.
Pelaku kemungkinan beraksi pada malam hari dan tidak hanya di satu lokasi. Karena lokasi jauh dari permukiman, mereka bisa bisa melakukannya berulang kali.
Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul tidak bisa mengatasi persoalan sampah tersebut sendirian. "Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kalurahan setempat agar itu (pembuangan sampah ilegal) tidak terjadi lagi," tutup dia. (M-1)
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti pengelolaan sampah di sejumlah terminal bus yang dinilai masih jauh dari standar lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyatakan rest area menjadi salah satu titik penting untuk mendorong perubahan budaya pengelolaan sampah di masyarakat.
WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono menyoroti potensi lonjakan jumlah pemudik pada musim mudik Lebaran 2026.
Melalui pendekatan edukasi dan pemanfaatan teknologi, program-program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus memberdayakan masyarakat.
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
Longsor sampah di TPST Bantargebang menjadi peringatan bagi tata kelola sampah Jakarta. Pemprov DKI diminta memperkuat pemilahan dari rumah dan pemberdayaan bank sampah.
Mengulas tragedi ledakan TPA Leuwigajah 2005 dan longsor Bantargebang 2026 sebagai alarm darurat kegagalan sistem pengelolaan sampah di Indonesia.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan keikusertaan warga dalam mengatasi permasalahan tersebut.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim telah mengikuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghentikan salah satu area open dumping setelah TPST Bantargebang, Jawa Barat
Tragedi longsor TPST Bantargebang Maret 2026 menjadi alarm keras. Simak bahaya metode open dumping dan regulasi ketat pemerintah untuk menghapusnya.
PENELITI Peneliti BRIN Reza Cordova menyebut sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA di Indonesia sudah kelebihan kapasitas dan menyimpan risiko ledakan gas metana
Lebih dari 340 tempat pembuangan sampah (TPA) di Indonesia masih menggunakan metode open dumping meskipun secara undang-undang sudah dilarang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved