Sumut Hapus Open Dumping, Targetkan Sanitary Landfill 2026

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara menargetkan penghapusan sistem pengelolaan sampah open dumping pada 2026. Sistem itu akan diganti menjadi sanitary landfill di seluruh kabupaten dan kota.

"Targetnya di 2026 tidak ada lagi kabupaten/kota yang menggunakan sistem TPS terbuka," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut Heri W Marpaung, di Medan, Kamis (7/8).

Dia menyebut sistem sanitary landfill sudah menjadi prioritas provinsi dan kabupaten/kota. Program itu dinilainya sejalan dengan visi gubernur dan program nasional.

Baca juga : Kota Sukabumi Darurat Sampah, Kena Tegur Kementerian LH untuk Ubah Sistem Pengolahan

Sanitary landfill adalah metode pengelolaan sampah tertutup. Sampah dipadatkan dan ditimbun di lahan khusus yang ditutup tanah secara berkala.

Pemprov Sumut memerkirakan produksi sampah di seluruh wilayahnya mencapai 3,7 juta ton per tahun. Dari sebanyak 33 kabupaten dan kota di wilayahnya, Kota Medan menjadi produsen sampah terbanyak.

Kota Medan menghasilkan sampah sampai sekitar 2.000 ton per hari. Namun hanya sekitar 800 ton yang terkelola di tempat pembuangan akhir (TPA).

Baca juga : Penilaian Baru Adipura, Masukkan Pengelolaan Sampah dan Anggaran Daerah

Heri mengatakan, Dinas LHK juga akan mengisi kekosongan pejabat di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Tujuannya agar pengawasan kawasan hutan berjalan maksimal.

Terpisah, Sekretaris Daerah Sumut Togap Simangunsong meminta seluruh perangkat dinas fokus pada program tersebut. Dan dia pun mendukung pengisian kekosongan jabatan di UPTD KPH.

Menurutnya, Sumut memiliki kawasan hutan yang luas. Kawasan tersebut perlu dijaga melalui pelaksanaan program strategis.

Dia pun menegaskan, pegawai pemprov sudah mendapat penghasilan yang layak. Karena itu dia meminta semua pegawai bisa memberikan kontribusi nyata pada pembangunan. (H-2)