Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT Adat di Kalimantan Selatan (Kalsel) menuntut pemerintahan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin menepati janji politik terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang belum terealisasi selama satu dekade berkuasa.
Hal ini ditegaskan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan, Rubi, Sabtu (12/10). "AMAN melalui Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (GERAK MASA) menagih komitmen dan janji politik pemerintah terkait perlindungan serta pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia juga di Kalimantan Selatan," tegasnya.
Tuntutan komitmen juga ditujukan kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran. AMAN Kalsel bersama PD AMAN delapan kabupaten menyampaikan tuntutan terkait perlindungan wilayah adat, pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, penyelesaian konflik agraria serta berbagai persoalan lain dihadapi masyarakat adat saat ini.
Baca juga : Alih Fungsi Pegunungan Meratus jadi Taman Nasional Ditentang Masyarakat Adat
"Satu dekade pemerintahan Joko Widodo kami nilai belum sepenuhnya menepati janji politik terhadap Masyarakat Adat. Demikian juga Gubernur dan Bupati di Kalsel belum melaksanakan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat," tuturnya.
Terkait hal ini, Jumat (11/10), AMAN bersama Gerak Masa Kalsel menggelar aksi damai penyampaian tuntutan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan berbagai diskriminasi terhadap masyarakat adat dan segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat di Indonesia. Menuntut Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengakui dan melindungi Masyarakat Adat serta menetapkan hutan adat di wilayah Kalsel.
Gerak Masa Kalsel juga menuntut Bupati dan DPRD Kabupaten/Kota untuk segera mengesahkan peraturan daerah atau Surat Keputusan untuk pengakuan, perlindungan Masyarakat Adat dan hutan adat di tingkat kabupaten/kota. Aksi damai dan orasi yang berlangsung di Banjarbaru ini ditandai dengan atraksi/simbolisasi ritual adat sebagai bentuk perdamaian. (Z-9)
SEJUMLAH wilayah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kembali terendam banjir seiring kondisi cuaca ekstrem berupa hujan disertai angin kencang melanda sejak beberapa waktu terakhir. T
SEBUAH lokasi tambang batubara di kawasan KM 171, Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terbakar.
Di Kalimantan Selatan, tingkat literasi baru 43,4% sedangkan inklusi syariah baru 13,4%. Ini menjadi tantangan besar untuk mengatasi rendahnya akses masyarakat.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
GAGASAN gentengisasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved