Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
ANGKA pernikahan dini dan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan masih tinggi. Hal ini dikemukakan Deputi Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Bonivasius Prasetya, dalam Rakor Daerah Program Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (29/7).
"Masih tingginya pernikahan usia muda ikut mempengaruhi tingginya angka stunting di Kalsel," ucap Bonivasius.
Tercatat angka pernikahan anak 15-19 tahun (ASFR) di Kalsel rata-rata mencapai 23,8% dan tertinggi di Kabupaten Tapin mencapai 32,5% dan Barito Kuala 26,7%. Sementara angka stunting di Kalsel pada 2024 sebesar 23,9%. Kabupaten Banjar menempati posisi teratas 32,3%, disusul Kabupaten Hulu Sungai Utara 27,6% dan Kota Banjarmasin 26,5%. Angka pernikahan dini di Kalsel jauh di atas rata-rata nasional 18%, sementara angka stunting nasional 19,8%. Beberapa daerah di Kalsel menjadi sorotan Kemendukbangga karena mengalami peningkatan.
Kemendukbangga sendiri telah merancang peta jalan pembangunan kependudukan 2025-2029 melalui lima program prioritas meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta adminisrasi kependudukan. Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Farah Adibah mengakui masih ada sejumlah daerah dimana angka pernikahan usia mudanya dan stunting masih tinggi.
"Namun secara umum Kalsel sudah cukup bagus karena ada tren penurunan," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini BKKBN melakukan beberapa program percepatan seperti quick win serta peta jalan program kependudukan 2025-2029. (M-2)
Berdasarkan catatan SIMKAH Kemenag jumlah pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir:
Pernikahan dini juga merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
UPAYA pencegahan pernikahan usia dini harus konsisten ditingkatkan dengan pelaksanaan sejumlah kebijakan yang ada dan langkah yang sistematis.
Upaya pencegahan pernikahan dini harus terus ditingkatkan melalui perluasan pemahaman masyarakat terkait risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini.
Melihat kasus tersebut dan banyak kasus pelanggaran hak bagi anak dan perempuan, Kementerian PPPA akan meluncurkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang nantinya akan dimiliki di desa-desa.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu.
Turunnya angka stunting mengindikasikan implementasi aksi konvergensi berjalan sesuai rencana.
Berbagai kegiatan sosial, edukasi kesehatan dan seminar digelar dalam rangka Bulan Bakti Istri Dokter.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
Sumedang telah melaksanakan delapan aksi konvergensi selama 2024 untuk menekan angka stunting.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved