Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Abdullah menekankan aksi ini tak berhubungan dengan calon presiden, baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo.
Ketua MK Anwar Usman kembali mengingatkan mengenai sumpah para hakim konstitusi yang harus tunduk pada konstitusi dan perundang-undangan.
Andre mengatakan Prabowo-Sandi sengaja tidak hadir dalam sidang pendahuluan untuk mencegah pendukung ikut hadir di sekitar Gedung MK.
KPU mengaku keberatan atas perbaikan permohonan yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Yusril mempersilakan jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan KPU dan Bawaslu terkait status pencalonan untuk melaporkan melalui jalur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Arus lalu lintas di Ibu Kota, khususnya wilayah Jakarta Pusat masih normal meski ada penutupan beberapa ruas jalan.
Bambang meminta publik melihat proses persidangan nanti. Termasuk terkait dengan penambahan permohonan gugatan. "
2.000 orang tersebut berasal dari berbagai aliansi, salah satunya berasal dari Alumni 212. Massa diperkirakan hanya berasal dari Jabodetabek.
Sejak Jumat pagi hingga berita ini dilaporkan, terdapat sekitar 360 penonton yang sedang menyaksikan suasana ruang persidangan.
Alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) turut mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019.
Sejumlah ruas jalan sekitar Mahkamah Konstitusi ditutup sementara. Sayangnya, hal ini banyak yang belum diketahui masyarakat.
Pihak kepolisian tidak memberikan izin unjuk rasa dilakukan di halaman Gedung MK. Massa akan diarahkan ke Monas.
Komisi Pemilihan Umum akan membantah dalil kubu 02 soal kecurangan Pilpres 2019 secara legal, kualitatif, dan kuantitatif.
TIM kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019.
Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan pengalihan arus lalu lintas di area sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2019.
Untuk membuktikan independensi para hakim MK, Dewa mengajak masyarakat untuk ikut menyaksikan dan mengikuti jalannya persidangan.
Pihaknya juga meyakini MK bisa independen dalam menyidangkan perkara sesuai ketentuan tanpa terpengaruh tekanan pihak tertentu.
Bivitri Susanti mengatakan, saat itu ia menulis terkait dengan Pilpres 2014.
Dishub DKI akan menunggu keputusan kepolisian terkait rekayasa lalin jelang sidang MK
Pendamping dapat memberikan informasi terkait persoalan sengketa pemilu kepada tim kuasa hukum.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved