NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

2.000 Orang Diprediksi Hadir Saat Unjuk Rasa Sidang Perdana MK

M. Iqbal Al Machmudi

14/6/2019 09:35

2.000 Orang Diprediksi Hadir Saat Unjuk Rasa Sidang Perdana MK — Pengamanan Sidang Sengketa Pilpres 2014 lalu.(ANTARA)

KOORDINATOR Lapangan, Abdullah Hehamuhua, menyatakan unjuk rasa untuk mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 akan dihadiri 2.000 orang.

2.000 orang tersebut berasal dari berbagai aliansi, salah satunya berasal dari Alumni 212. Massa diperkirakan hanya berasal dari Jabodetabek.

Baca juga: Alumni UI Turut Mengawal Sidang Perdana MK

"Massa yang hadir dari GNPF, FPI, dari Alumni 212, dan dari beberapa kelompok alumni mahasiswa," kata Abdullah Hehamuhua di patung kuda jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Dalam agenda yang yang direncanakan, massa tidak diagendakan untuk melakukan salat Jumat di area patung kuda dan memilih untuk salat di masjid terdekat.

"Tidak ada rencana salat Jumat bersama, karena tempatnya tidak memungkinkan. (Salat) di masjid terdekat, selesai salat kembali lagi sampai pukul 17.00 WIB," tandasnya.

Diketahui, pihak kepolisian memberikan izin untuk unjuk rasa pada pukul 18.00 WIB.

"Diberi waktu sampai pukul 18.00 WIB tapi diperkirakan membubarkan diri pukul 17.00 WIB saja sudah bubar," imbuhnya. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria

Berita Lainnya

MK Tegaskan Biaya Transportasi Gas LPG 3 Kg Bukan Objek Pajak
22/8/2025 18:26
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.
PSHK Desak DPR Ulangi Proses Pemilihan Hakim Konstitusi Secara Transparan
22/8/2025 10:06
Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Kabupaten Merdeka Fiskal Bangun Fondasi Pendapatan Daerah
21/8/2025 07:58
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Pakar Soroti Proses Seleksi Hakim MK di DPR: Harusnya Terbuka Sejak Masa Pendaftaran
20/8/2025 17:39
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat.
Iwakum Uji Materi UU Pers, Minta Kepastian Perlindungan Hukum bagi Wartawan
17/8/2025 20:55
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Putusan MK Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Keuchik jadi Kado 20 Tahun Perdamaian Aceh
16/8/2025 13:00
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.

LOAD MORE

Opini

Siapa Sebenarnya Provinsi Berkinerja Terbaik?
26/8/2025 16:58
Paradoks Buku Indonesia, Tanggapan untuk Willy Aditya
26/8/2025 05:05
80 Tahun Kemerdekaan, Kemandirian Pertahanan di Pulau Besar
26/8/2025 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Melukai Tenaga Kesehatan Meruntuhkan Bangsa
25/8/2025 05:00
Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR
18/8/2025 05:00
Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved