Pakar Hukum Heran Kubu Prabowo Bisa Salah Konteks

PAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan pernyataannya yang terbit di salah satu harian nasional dan kemudian dikutip Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak sesuai dengan konteks gugatan yang diajukan. Menurutnya, saat itu ia menulis terkait dengan Pilpres 2014.

"Beda konteks, karena yang saya katakan itu untuk Pilpres 2014. Waktu itu saya bilang bahwa MK itu akan sangat jarang memutus kecurangan yang terkait dengan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Bukannya mustahil karena sudah pernah sejarahnya di 2010 Pilkada Kotawaringin Barat. Tapi, saya bilang susah mendalilkannya di MK," kata Bivitri ketika diskusi di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta, Kamis (13/6).

Meski demikian, ia mengaku tak mempersoalkan dikutipnya pernyataan tersebut. Menurutnya, hal tersebut lumrah dan sah dilakukan asal memenuhi kaidah pengutipan.

"Tapi saya tidak keberatan, kok. Pengutipan asal menyebutkan sumber ya tidak masalah," kata Bivitri.

Dalam permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi, pada poin 72 ditulis terkait opini Bivitri Susanti, yakni "Bagaimana klaim kecurangan? Putusan MK terdahulu mengenai sengketa Pilpres ataupun pemilihan kepala daerah mensyaratkan adanya kecurangan yang sifatnya "sistematis, terstruktur, dan masif". Sifat-sifat kecurangan tersebut harus bisa dibuktikan secara rinci."

Tim hukum Prabowo-Sandi menilai meskipun artikel berjudul, “Panggung Politik MK” tersebut terkait Pilpres 2014, tetapi tetap relevan untuk dirujuk terkait Pilpres 2019. Sehingga, diajukan sebagai alat bukti permohonan. (Faj/A-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing