Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MASSA aksi gabungan kawal sidang sangketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatangi kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka bergerak menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka menyanyikan yel sembari memasuki Jalan Merdeka Barat. Massa membentangkan spanduk bertuliskan, "Aksi ini bukan bela Prabowo. Aksi ini bela kedaulatan rakyat."
Baca juga: Arus Lalu Lintas Lancar Meski Terjadi Penutupan Jalan
Koordinator lapangan massa aksi, Abdullah Hehamahua, menyebut akan ada 2.000 peserta aksi di kawasan Patung Arjuna Wijaya. Massa berasal dari sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Dari beberapa komponen, GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), dari FPI (Front Pembela Islam), dari Alumni 212, dari beberapa kelompok alumni mahasiswa," kata Abdullah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (14/6).
Abdullah mengeklaim massa turun ke jalan atas panggilan hati. Dia menekankan aksi ini tak berhubungan dengan calon presiden, baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo. "Inisiatif untuk mendampingi atau mengawal sidang MK agar sidang berjalan profesional," kata Abdullah.
Dia ingin MK menegakkan hukum bersih, jujur, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Abdullah tak ingin ada kepentingan-kepentingan tertentu yang memengaruhi jalannya sidang di MK. Dia mengaku aksi hari ini sudah mendapatkan izin kepolisian hingga pukul 18.00 WIB. Meski begitu, mereka berkomitmen membubarkan diri pukul 17.00 WIB.
Baca juga: Polisi tidak Izinkan Unjuk Rasa di Depan MK
Dilansir dari Medcom.id, aksi massa terhenti hingga depan kantor Kementerian Pertahanan. Aparat membuat pembatas dengan pembatas jalan, kawat berduri, dan mobil.
Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP H. Gunawan mengatakan massa sebatas menyampaikan pendapat di sekitar Patung Arjuna Wijaya atau akrab disebut Patung Kuda. Kepolisian telah membuat barikade di Jalan Medan Merdeka Barat mengarah ke MK.
"Khusus lalin (lalu lintas) sekitar 600 (personel) ditempatkan di akses sekitar MK. Termasuk depan Istana, Harmoni, dan lain-lain," kata Gunawan. (Medcom.id/OL-6)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres.
Simak profil lengkap Adies Kadir, Hakim MK baru pilihan DPR yang dilantik 2026. Rekam jejak, pendidikan, hingga perjalanan karier dari parlemen ke MK.
Para pemohon mempersoalkan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved