Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SATU jam sebelum dimulainya pelaksanaan sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019, sejumlah ruas jalan sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) ditutup sementara. Sayangnya, hal tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Alhasil, beberapa kendaraan berhenti di depan Jalan Merdeka Barat dan memilih memutar arah.
Dalam pantauan, pihak kepolisian bersiaga mengamankan area Jalan Merdeka Barat atau area Patung Kuda agar tidak terjadi unjuk rasa perihal sebelum dan sesudah sidang perdana PHPU.
"Dalam rangka sidang PHPU di Gedung MK, ruas jalan akan ada pengalihan arus lalu lintas karena penutupan jalan,” Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Muhammad Nasir saat dimintai keterangan Kamis (13/6).
Baca juga: Semua Komisioner KPU RI Datang di Sidang Perdana Sengketa Pilpres
Dalam pantauan, tampak kawat duri dan pembatas jalan melintang untuk menutupi jalan Merdeka Barat. Selain itu, sejumlah kendaraan taktis juga dipersiapkan oleh pihak kepolisian.
Adapun jalan yang ditutup sementara menjelang sidang perdana PHPU ialah:
1. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke arah kiri maupun ke kanan menuju Jalan Kebon Sirih.
2. Arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis, dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan menuju Jalan Fachrudin.
3. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit atau Jalan Fachrudin.
4. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit dialihkan ke Jalan Juanda.
5. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun ke kanan Jalan Hayam Wuruk.
6. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran III diluruskan ke arah Jalan Harmoni.
7. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan Jalan Perwira.
8. Arus lalu lintas dari Jalan M Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. (OL-6)
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.
Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved