Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
"Kami semua sudah siap menghadapi ini. Tidak ada hal yang serius bagi kami," kata Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Amin, Yusril Ihza Mahendra.
Hal ini sesuai dengan imbauan kepada pendukung agar tidak memenuhi MK ketika sidang besok.
"Kita sudah antisipasi seperti apa tanggapan yang dibuat oleh pihak termohon dan pihak terkait," kata Nasrullah.
"Lebih baik beraktivitas seperti biasa. Bekerja seperti biasa, yang sekolah ya tetap sekolah."
Polri-TNI tetap berjaga meskipun tidak mengizinkan unjuk rasa di depan MK karena mengganggu ketenteram pengguna jalan
"15 kursi untuk pemohon, 15 kursi untuk termohon, 15 kursi untuk pihak terkait, 15 kursi untuk Bawaslu, 10 untuk pemantau, itu saja yang bisa masuk ke ruang sidang."
KPU ingin memberi pesan mereka kompak dan siap menghadapi tudingan BPN
Konfederasi menyatakan mematuhi imbauan calon presiden Prabowo Subianto kepada para pendukungnya agar tidak mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal jalannya sidang.
Menurut UU, petitum diskualifikasi itu tidak ada. BPN seharusnya menyiapkan alat bukti dan saksi yang kuat terlebih dahulu
Ada harapan rekonsiliasi jika kedua paslon hadir dan saling bertemu sebelum sidang sengketa pilpres dimulai
Seharusnya, kata dia, tim hukum Prabowo-Sandi melengkapi bukti awal dari link berita dengan alat bukti baru yang mempunyai kekuatan lebih dan dapat dipertimbangkan oleh hakim.
Petugas gabungan juga akan melakukan sweeping kendaraan yang akan keluar Kabupaten Karawang menuju Jakarta.
KPU merasa tenang karena dijaga oleh aparat kepolisian baik yang menempel dengan diri maupun di rumah dinas ataupun kantor
Penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas baru akan dilakukan esok hari, Jumat (14/6).
Pada 21 hingga 22 Mei 2019, terdapat peningkatan berita bohong. Dalam sehari terdapat 700 URL yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong.
Apel bersama itu diikuti para personel Polri, TNI, Satpol PP DKI Jakarta, Dishub DKI Jakarta, dan petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta.
Dishub menyiapkan berbagai langkah rekayasa lalin terutama terhadap transportasi umum yang memiliki rute di lokasi terkait agar tetap dapat melayani masyarakat.
Menurut komisioner KPU Hasyim Asy'ari, kelima provinsi di Jawa itu masing-masing mengirimkan 8 boks kontainer dokumen alat bukti.
Mahkamah Konstitusi menjamin hakim tidak dapat diintervensi siapa pun. Semua pihak akan diperlakukan secara adil.
Anak perusahaan BUMN tidak serta merta menjadi bagian dari BUMN itu sendir
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved