Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengaku seluruh komisioner akan hadir dalam persidangan perdana sengketa hasil pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, esok Jumat (14/6).
"Seluruh komisioner akan hadir ke mk tetapi tidak seluruhnya bisa masuk di dalam. Jadi mungkin sebagian nunggu di luar ruangan," kata Pramono di Gedung KPU RI Menteng, Jakarta, Kamis (13/6).
"Kita ingin setidaknya memberi pesan bahwa kami bertujuh (komisioner) itu solid dan kompak dalam menyampaikan jawaban dan membantah tuduhan-tuduhan," ucapnya.
Sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Adapun nomor perkara yang diregister MK ialah 01/PHPU-PRES/XVII/2019.
"Terkait dengan besok tentu kan persiapan dari sisi substansi sudah kita siapkan jawaban. Sudah kita serahkan (berkas jawaban) kemarin sore ya," tandas Pramono.
Baca juga: Selalu Dijaga Pihak Keamanan, KPU Tenang Hadapi Sidang MK
Sebelumnya, KPU menyerahkan 272 boks kontainer alat bukti dan jawaban tertulis untuk menjawab tuduhan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Alat bukti tersebut berasal dari 34 provinsi. Adapun lima provinsi di Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan berkas ataupun dokumen alat bukti terbanyak.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved