Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ALUMNI Universitas Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) turut mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019.
"Kehadiran kami untuk mengawal pelaksanaan sidang perdana. Selain itu juga untuk mendukung Mahkamah Konstitusi," kata salah satu massa GNKR, Andri, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Baca juga: Jelang Sidang PHPU, Jalan Medan Merdeka Barat Steril
Massa berdatangan pada pukul 08.30 WIB dengan titik kumpul di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat. Massa GNKR hadir menggunakan rompi berwarna kuning dan membawa beberapa atribut, diantaranya spanduk dan beberapa banner.
Tuntutan mereka juga terpampang dari banner yang mereka bawa, diantaranya bertuliskan 'Kami menolak kecurangan dan ketidakadilan' dan 'Selamatkan demokrasi pemilu yang jujur dan adil'. Massa dari UI tersebut juga diperkirakan akan terus bertambah.
"Massa yang hadir dari alumni UI sendiri diperkirakan 80 orang yang terdaftar, yang baru hadir 40 orang," kata Andri.
Nantinya, Komunitas Alumni UI akan melebur dengan pendemo lainya yang berada di patung kuda. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved