Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ALUMNI Universitas Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) turut mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019.
"Kehadiran kami untuk mengawal pelaksanaan sidang perdana. Selain itu juga untuk mendukung Mahkamah Konstitusi," kata salah satu massa GNKR, Andri, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Baca juga: Jelang Sidang PHPU, Jalan Medan Merdeka Barat Steril
Massa berdatangan pada pukul 08.30 WIB dengan titik kumpul di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat. Massa GNKR hadir menggunakan rompi berwarna kuning dan membawa beberapa atribut, diantaranya spanduk dan beberapa banner.
Tuntutan mereka juga terpampang dari banner yang mereka bawa, diantaranya bertuliskan 'Kami menolak kecurangan dan ketidakadilan' dan 'Selamatkan demokrasi pemilu yang jujur dan adil'. Massa dari UI tersebut juga diperkirakan akan terus bertambah.
"Massa yang hadir dari alumni UI sendiri diperkirakan 80 orang yang terdaftar, yang baru hadir 40 orang," kata Andri.
Nantinya, Komunitas Alumni UI akan melebur dengan pendemo lainya yang berada di patung kuda. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.
Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved