Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
ALUMNI Universitas Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) turut mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019.
"Kehadiran kami untuk mengawal pelaksanaan sidang perdana. Selain itu juga untuk mendukung Mahkamah Konstitusi," kata salah satu massa GNKR, Andri, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Baca juga: Jelang Sidang PHPU, Jalan Medan Merdeka Barat Steril
Massa berdatangan pada pukul 08.30 WIB dengan titik kumpul di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat. Massa GNKR hadir menggunakan rompi berwarna kuning dan membawa beberapa atribut, diantaranya spanduk dan beberapa banner.
Tuntutan mereka juga terpampang dari banner yang mereka bawa, diantaranya bertuliskan 'Kami menolak kecurangan dan ketidakadilan' dan 'Selamatkan demokrasi pemilu yang jujur dan adil'. Massa dari UI tersebut juga diperkirakan akan terus bertambah.
"Massa yang hadir dari alumni UI sendiri diperkirakan 80 orang yang terdaftar, yang baru hadir 40 orang," kata Andri.
Nantinya, Komunitas Alumni UI akan melebur dengan pendemo lainya yang berada di patung kuda. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved