Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ALUMNI Universitas Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) turut mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019.
"Kehadiran kami untuk mengawal pelaksanaan sidang perdana. Selain itu juga untuk mendukung Mahkamah Konstitusi," kata salah satu massa GNKR, Andri, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Baca juga: Jelang Sidang PHPU, Jalan Medan Merdeka Barat Steril
Massa berdatangan pada pukul 08.30 WIB dengan titik kumpul di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat. Massa GNKR hadir menggunakan rompi berwarna kuning dan membawa beberapa atribut, diantaranya spanduk dan beberapa banner.
Tuntutan mereka juga terpampang dari banner yang mereka bawa, diantaranya bertuliskan 'Kami menolak kecurangan dan ketidakadilan' dan 'Selamatkan demokrasi pemilu yang jujur dan adil'. Massa dari UI tersebut juga diperkirakan akan terus bertambah.
"Massa yang hadir dari alumni UI sendiri diperkirakan 80 orang yang terdaftar, yang baru hadir 40 orang," kata Andri.
Nantinya, Komunitas Alumni UI akan melebur dengan pendemo lainya yang berada di patung kuda. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved