Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, meyakini proses persidangan di Mahkamah Konstitusi akan berjalan baik, dan pihaknya tidak akan mengulangi kekalahan seperti 2014.
"Siap lah. Ini 2019, bukan 2014," kata Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6) saat ditanya tanggapannya atas perbandingan kekalahan dalam persidangan di MK tahun 2014 dengan saat ini.
Baca juga: Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 Tayang di Youtube
Bambang meminta publik melihat proses persidangan nanti. Termasuk terkait dengan penambahan permohonan gugatan. "Kita lihat nanti di persidangan," jelasnya.
Menanggapi pernyataan Tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin bahwa perbaikan/penambahan dalil gugatan tidak diperkenankan diajukan melewati batas waktu, dia menegaskan bahwa Hakim MK tidak pernah menyatakan seperti itu. "Hakim MK tidak bilang begitu kok. Kita lihat aja nanti Hakim MK," tegasnya.
Lebih jauh, Bambang juga menanggapi tudingan dirinya melanggar etika advokat karena masih menjabat sebagai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dia meminta pihak yang menudingnya tidak bertindak layaknya seorang gubernur. "Siapa bilang (harus nonaktif). Tanya gubernurnya, jangan bertindak layaknya gubernur,"ujar dia.
Jumat hari ini MK akan menggelar sidang pendahuluan gugatan perselisihan hasil pemilu. Berdasarkan pantauan Bambang Widjojanto tiba bersama sejumlah tim kuasa hukum Prabowo-Sandi lainnya sekitar pukul 08.50 WIB. Tim hukum Jokowi-Amin, yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra juga telah hadir, begitu juga KPU RI dan Bawaslu RI. (Ant/OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved