NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Kembali Tolak Gugatan Uji Materi Perkawinan Beda Agama
31/1/2023 14:28
Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
MK Bentuk Mahkamah Kehormatan tangani 'Pembajakan' Putusan
30/1/2023 18:37
Enny menambahkan pembentukan MKMK itu akan segera diresmikan dengan penandatanganan peraturan MK tentang MKMK.
KPU Klaim Laksanakan Putusan MK Meski Dapil Tidak Berubah
28/1/2023 16:00
Idham menjelaskan kesimpulan tersebut telah berkesuaian dengan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan MK
Hakim MK Ingatkan DPR dan Pemerintah Patuhi Putusan Penataan Dapil
26/1/2023 15:37
Hakim Konstitusi Saldi Isra mengingatkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan daerah pemilihan (dapil).
DPR Minta MK Konsisten Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka
26/1/2023 13:57
Kemunduran demokrasi akan terjadi jika pemilu kembali dilaksanakan dalam sistem tertutup yang hanya memilih partai politik.
DPR Apresiasi Sikap Pemerintah Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka
26/1/2023 13:55
Anggota DPR Taufik Basari mengapresiasi sikap pemerintah yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka.
Wakili Serikat Pekerja, Denny Indrayana Uji Perppu Cipta Kerja ke MK
25/1/2023 16:56
Denny mengungkapkan masih banyak serikat pekerja lain yang ingin bergabung. Namun karena alasan teknis, pada awal pengujian Perppu Cipta Kerja, baru terdapat 13 serikat pekerja.
Dianggap Tak Adil, Pasal Penghinaan Presiden Digugat ke MK
24/1/2023 19:48
Pemohon beralasan presiden beserta lembaga negara sebagai pihak yang menjalankan negara layak mendapat kritikan maupun saran dari warga negara.
Sistem Proporsional Tertutup Rugikan Caleg Perempuan
23/1/2023 19:28
KETERWAKILAN perempuan dalam politik maupun pemilu terus meningkat, bila sistem proporsional tertutup kembali diterapkan sudah pasti akan merugikan caleg perempuan.
PSHK UII: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tabrak Putusan MK
18/1/2023 17:25
Pembatasan masa jabatan kepala desa tersebut merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945.
MK Tunda Sidang Proporsional Terbuka, Pengamat: Cukup Membuang-buang Waktu
17/1/2023 23:45
Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menyebut adanya penundaan sidang gugatan sistem proporsional terbuka cukup membuang-buang waktu.
Merasa Dirugikan, Bupati Kutai Kartanegara Gugat UU Pilkada ke MK
16/1/2023 19:25
Kuasa hukum menilai hak konstitusional yang diberikan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak tegas.
Mahfud Serahkan Urusan Proporsional ke MK
16/1/2023 13:10
MK adalah lembaga yang secara institusional memiliki sikap dan tidak akan terpengaruh pihak manapun.
Sistem Proporsional Terbuka, MK Siap Jaga Independensi
16/1/2023 12:55
Juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan MK selalu siap dalam menjaga independensi, khususnya saat sidang.
Infonya ada Aksi Protes Rakyat pada 14 Februari 2023, Ini Ceritanya
14/1/2023 10:10
PULUHAN aktivis pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di Gedung YLBHI Jakarta, Jumat malam (13/1), membahas sikap pemerintah yang nekad menerbitkan Perppu Ciptaker.
Perppu Ciptaker dan Pelecehan MK
14/1/2023 05:00
TERBITNYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) merupakan persoalan serius ketatanegaraan kita.
Eks Hakim MK Sebut UU KKR Sulit Dibuat Lagi
13/1/2023 23:47
Padahal, kehadiran beleid tersebut saat ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan belasan kasus pelanggaran HAM
MAKI Ajak Masyarakat Gugat UU PPSK ke MK
12/1/2023 16:47
Boyamin berpendapat Polri harus tetap diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
MK Ingatkan KUHP Baru Berlaku Efektif 3 Tahun Setelah Diundangkan
12/1/2023 13:10
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan norma-norma dalam KUHP yang baru belum mengikat, karena belum efektif berlaku.
Kinerja DPR RI kembali ke Rubber Stamp?
11/1/2023 05:00
Undang-undang terakhir ini yang kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Ciptaker.