Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JURU Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menjelaskan bahwa sembilan hakim MK yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat dalam putusan persidangan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Laporan itu dibuat oleh Advokat penggugat perkara tersebut Zico Leonard Simanjuntuk, Rabu (1/1).
"Masing-masing Hakim Konstitusi sudah mengetahui hal dimaksud melalui pemberitaan media," ujar Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (2/2).
Baca juga: Putri Candrawathi Divonis 13 Februari, Bareng Ferdy Sambo
Meski demikian, Fajar mengatakan para hakim belum memberikan respons atau tanggapan mengenai tindaklanjutnya. Mereka, ujar Fajar, masih mengikuti perkembangan. Mahkamah secara kelembagaan, sambungnya, fokus pada proses untuk mengusut dugaan pengubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji secara materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK (UU MK).
"Saat ini, MK masih fokus dengan persidangan dan proses Majelis Kehormatan MK (MKMK)," imbuh Fajar.
Pembentukan MKMK diatur dalam Pasal 27A UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun keanggotaan MKMK terdiri dari satu orang hakim konstitusi aktif, satu orang akademisi, dan satu orang tokoh masyarakat. Dewan Etik yang masih aktif keanggotaannya hanya satu, yaitu Sudjito yahg kini menjadi anggota MKMK. Anggota lain yakni Mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna dan satu hakim MK aktif yakni Arief Hidayat.
Fajar menjelaskan dalam rapat perdana MKMK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (1/2), telah disepakati I Dewa Gede Palguna menjadi ketuanya.
"Ya disepakati dalam rapat perdana MKMK kemarin," tukas Fajar.
Selain 9 Hakim MK, Zico juga melaporkan 1 panitera dan 1 panitera pengganti atas dugaan tindak pidana pemalsuan salinan putusan dan juga risalah sidang pada putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Zico menyebut terdapat frasa atau substansi yang sengaja diubah karena bunyinya itu awalnya dengan 'demikian' kemudian 'ke depan'.
Etik dan Pidana Terpisah
Sementara itu, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menjelaskan pihaknya akan membahas mengenai Peraturan MK terlebih dahulu sebagai acuan MKMK bekerja. Palguna lebih jauh mengungkapkan bahwa PMK No.2/2014 sudah tidak cocok lagi sebagai akibat dari adanya Perubahan Undang-Undang tentang MK. Dalam UU No. 7/2020 itu, terdapat perubahan mengenai MKMK.
"Jadi, saat ini, kami sedang menyelesaikan rancangan kerja tentang jadwal, siapa yang akan dimintai keterangan, dan sebagainya. Secara substansial tampak mudah namun kami kan tetap harus tunduk pada hukum acara yang mengatur tata cara kerja MKMK," papar Palguna ketika dihubungi Kamis (2/2).
Adapun pihak yang akan dimintai keterangan terlebih dahulu adalah pihak-pihak yang mengetahui dugaan perubahan putusan tesebut. Dalam surat keputusan penunjukkan MKMK, majelis kehormatan akan memproses dugaan pelanggaran etik tersebut dalam waktu satu bulan.
Saat ditanya mengenai laporan di Polda Metro Jaya terhadap sembilan hakim konstitusi, Palguna menegaskan MKMK hanya akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik.
"Itu (laporan di Polda Metro Jaya) soal dugaan tindak pidana. Silakan saja. Kami memeriksa soal (dugaan) pelanggaran etiknya. Jadi, secara substansi maupun teknis, ini dua hal yang berbeda dan terpisah," terang Palguna. (OL-6)
pertimbangan majelis hakim yang memberatkan vonis hukuman Tom Lembong ialah menjalankan kebijakan yang pro kapitalis. pertimbangan putusan hakim itu dinilai konyol.
Dalam kasus ini, eks Mendag itu divonis empat tahun enam bulan penjara.
Keterangan Rini secara tertulis akhirnya dikesampingkan oleh hakim. Pertimbangan itu mengacu pada Pasal 162 dalam KUHP.
Rios mengatakan, keterangan Hasto penting untuk kebutuhan pembuktian dalam persidangan kali in. Jika berkelit, bisa memperburuk pembelaannya.
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280% dinilai bukan jawaban untuk mengikis fenomena korupsi pada lembaga peradilan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
Perkara yang masuk ke DKPP tidak semua dapat ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti.
KY berperan penting dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim, serta menegakkan perilaku hakim yang beretika.
Komisi Yudisial (KY) menerima 401 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Januari sampai April 2025.
MA belum bisa menanggapi rekomendasi Komisi Yudisial (KY) terkait usulan pemberian sanksi etik kepada satu orang majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur
DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan tiga Anggota KPU Kota Banjarbaru karena terbukti melanggar Kode Etik
KOORDINATOR Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mendukung pemisahan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari Kemendagri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved