NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

KPU Klaim Jaga Independensi dan Netralitas
10/1/2023 10:01
Delapan parpol tersebut sepakat menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 dan meminta KPU agar tak berpihak pada salah satu parpol.
Inkonstitusionalitas Perppu Cipta Kerja
09/1/2023 05:00
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Aliansi Serikat Buruh Minta DPR Gunakan Hak Angket atas Perppu No. 2/2022 yang Melanggar Konstitusi
05/1/2023 21:50
PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menegaskan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker kudeta konstitusi RI
DPR Siap Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka di MK
05/1/2023 13:40
Pemohon dalam uji materi sistem kepemiluan dinilai gagal memahami alur pemilu, sehingga petitum irasional, absurd, dan kacau.
Perppu Cipta Kerja Digugat ke MK
05/1/2023 10:54
Pemerintah beralasan Perppu dibutuhkan sebagai payung hukum lantaran UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
Ketum Serikat Pekerja BUMN: Perppu UU Ciptaker Sudah Akomodasi Kepentingan Pekerja
04/1/2023 16:41
Menurut Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono, tuduhan kepada Menko Perekonomian bahwa dalang dari terbit Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat tidak mendasar.
Wacana Pencoblosan Partai, Peneliti BRIN Minta MK Konsisten
04/1/2023 10:32
Sebab, menurutnya perubahan sistem pemilu akan berdampak pada kericuhan di ruang publik
Penggugat Sistem Proporsional terbuka Tidak Berhak Catut NasDem
31/12/2022 14:10
Willy mengatakan status keanggotaan Yuwono di Partai NasDem telah berakhir pada 2019. Hal itu terlihat dari tak terdeteksinya Yuwono pada sistem digitalisasi keanggotaan partai.
Mungkinkah Pemilu 2024 Proporsional Tertutup?
30/12/2022 23:25
WACANA Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup mencuat setelah Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersuara, Kamis (29/12).
DPR: Ketua KPU Jangan Asal Bicara Soal Sistem Pemilu Legislatif
30/12/2022 19:18
Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Desember 2008 telah memutuskan menolak uji materi tentang sistem proporsional terbuka.
UU Cipta Kerja Diperbaiki Lewat Perppu
30/12/2022 15:15
"Beberapa pengaturan yang disempurnakan, itu yang utama terkait dengan ketenagakerjaan. Terkait dengan upah minimum alih daya,"
KPU Bakal Kaji Putusan MK Soal Aturan Dapil dan Jumlah Kursi DPRD
21/12/2022 10:14
"Langkah-langkah KPU yang akan dilakukan adalah yang pertama kami akan mempelajari putusan Nomor 80 tersebut terutama bagian pertimbangan mahkamah dan juga amar putusannya,"
Batalkan Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim MK
20/12/2022 23:20
Apabila tidak dibatalkan akan ada gugatan ke PTUN.
MK Putuskan Jumlah Kursi DPR dan DPRD Diatur KPU
20/12/2022 20:56
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa daerah pemilihan dan jumlah alokasi DPR RI dan DPRD tingkat provinsi diatur oleh KPU RI.
Tok! MK Putuskan Dapil dan Jumlah Kursi DPR Diatur KPU
20/12/2022 17:50
Dalam sidang putusan tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan pengujian untuk DPR RI dan DPRD Provinsi yang dimohonkan tersebut diatur dalam peraturan KPU.
MK Berlakukan Batas Usia Pensiun Jaksa 60 Tahun Hingga 5 Tahun ke Depan
20/12/2022 16:23
MAHKAMAH Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian atas pengujian Pasal 40A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
KUHP dan Lemahnya Politik Hukum Negara
12/12/2022 05:00
Bahayanya, atas semua kelemahan itu, pembentuk UU melemparkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dalih bahwa itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perdebatan.
Tunjangan Dihentikan saat Tugas Belajar, Dua Dosen Gugat UU
08/12/2022 13:45
Dua dosen menguji ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen karena dianggap multitafsir dan dapat ditafisirkan sepihak.
Berbiaya Mahal, Sistem Proporsional Terbuka Digugat ke MK
07/12/2022 14:42
karena sistem proporsional terbuka, anggaran pemilu terus naik setiap tahunnya antara lain untuk pengadaan surat suara, distribusi surat suara, dan rekrutmen petugas pemilu.
KPU Sebut Pencalonan DPD Eks Napi tak Perlu Jeda 5 Tahun
07/12/2022 12:50
"Putusan MK tersebut menjelaskan tentang Pasal 240 ayat (1) sedangkan pencalonan DPD ada di Pasal 258. Jadi, dia berbeda,"