Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang perkara Nomor 114 Tahun 2022 terkait gugatan sistem proporsional terbuka di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setelah dibuka, sidang langsung ditunda.
"Sidang untuk hari ini ditunda," kata Ketua MK Anwar Usman, Selasa, 17 Januari 2023.
Baca juga: Kominfo Blokir 7 Situs dan 5 Grup Facebook Jual Beli Organ Tubuh
Penundaan sidang dikarenakan pihak DPR ingin menghadiri sidang secara luring. Sebab, seluruh pihak yang bersidang hari ini dilakukan secara daring.
Menanggapi itu, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menyebut adanya penundaan sidang gugatan sistem proporsional terbuka cukup membuang-buang waktu.
Khususnya terhadap para bakal calon legislatif (caleg) yang sudah turun ke lapangan.
"Saya kira secara umum tidak akan menganggu jadwal pemilu. Karena ini hanya switch saja," ujar Firman kepada Media Indonesia, Selasa (17/1).
"Hanya saja ini akan membuat langkah-langkah yang telah dibuat oleh Caleg jadi mubazir," tambahnya.
Intinya, kata Firman, penundaan sidang sistem proporsional terbuka ini tak terlalu berdampak besar bagi persiapan pemilu namun berdampak terhadap bacaleg.
Terkait DPR yang mendadak minta jadwal sidang diubah dan format sidang dari daring menjadi luring, Firman menilai hal itu untuk menunjukkan posisi agar lebih meyakinkan dalam sidang.
"Saya kira itu hanya teknis, lebih fleksibel di tengah kesibukan (anggota DPR)," tandasnya. (OL-6)
Delia mengungkapkan Puskapol sejak 2014 mendorong sistem proposional terbuka karena mengusung semangat pemilih bisa diberikan pilihan untuk memilih caleg secara langsung.
Yakni 70 persen kursi diisi dengan sistem proporsional terbuka, dan 30 kursi diisi oleh daftar nama yang sejak awal telah disusun oleh partai politik (party-list).
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengingatkan komitmen transparansi partai politik tentang pencalonan anggota legislatif.
Sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup tidak terlepas terhadap kekurangannya masing-masing, salah satunya terkait praktik politik uang.
SISTEM proposional terbuka merupakan amanat dan suara demokrasi yang paling nyata dilakukan oleh publik dalam menentukan masa depannya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Bidang Pemenangan Pemilu Jakfar Sidik mengatakan pihaknya menginginkan sistem proporsional terbuka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved