Kamis 26 Januari 2023, 13:55 WIB

DPR Apresiasi Sikap Pemerintah Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
DPR Apresiasi Sikap Pemerintah Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka

Ist/DPR
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari

 

PERWAKILAN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari mengapresiasi sikap pemerintah yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka.

Hal itu disampaikan Taufik seusai sidang perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 terkait pengujian Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap UUD 1945 di MK, Jakarta, Kamis (26/1).

"Pemerintah sejalan dengan DPR. Proporsional terbuka saat ini masih satu sistem yang terbaik dan hal ini merupakan open legal policy (kebijakan terbuka pembuat UU) untuk memilih sistem yang mana," terang pria yang akrab disapa Tobas itu.

Pembentuk UU melalui UU No.7/2017 tentang Pemilu, imbuhnya, sudah menyepakati sistem pemilu adalah sistem proporsional terbuka.

Saat pengesahan UU No.7/2017, terang Tobas, seluruh fraksi di DPR sepakat untuk memilih sistem proporsional terbuka. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar kesepakatan bersama itu tetap menjadi komiten fraksi-fraksi di DPR RI.

Baca jugaTolak Proporsional Tertutup, Demokrat Ajukan Diri jadi Pihak Terkait

Pada sidang perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, DPR RI telah memberikan keterangan di MK. Pada intinya DPR meminta MK untuk konsisten terhadap putusan Nomor 22/24/PUU-VI/2008 sehingga pemilu tetap pada proporsional terbuka.

Hanya fraksi PDI Perjuangan yang memiliki pendapat berbeda dengan pandangan DPR RI. Mengenai keterangan PDI Perjuangan, Tobas menjelaskan Mahkamah yang berwenang menilai soal itu.

"Kita berharap keterangan ini bisa menjadi bahan bagi MK untuk memberikan putusannya," ucap Tobas.

Pada kesempatan itu, pemerintah diwakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyampaikan proses penyelenggaraan pemilu 2024 sudah berjalan sehingga perubahan yang bersifat mendasar seperti sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup di tengah proses tahapan pemilu akan menimbulkan gejolak.

"Berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik maupun masyarakat," ucap Bahtiar di hadapan sembilan hakim konstitusi.

Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P)), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem)), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono mempersoalkan sistem proporsional terbuka.

Mereka mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945. Pada intinya para pemohon ingin agar Mahkamah mengubah pandangannya mengenai sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup.

Pemerintah menilai proses penyelenggaraan sistem pemilihan terbuka sudah dilakukan sejak 2004. Harapannya agar wakil yang terpilih tidak hanya mementingkan kepentingan parpol.

Dengan sistem proporsional terbuka, terang Bahtiar, rakyat secara bebas dapat memilih dan menentukan caleg. Hal itu akan lebih sederhana sebab wakil rakyat yang berhak terpilih adalah calon yang memiliki dukungan rakyat paling banyak.

"Lebih adil tidak hanya bagi caleg tapi juga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pilihan atas sistem proporsional terbuka dalam UU Pemilu merupakan hasil musyarawah pembentuk undang-undang dengan memerhatikan proses transisi demokrasi Indonesia yang memerlukan penguatan subsistem politik," tutur Bahtiar. (Ind/OL-09)

 

foto MGN Boks

Baca Juga

dok.Ant

Erick Thohir Figur Favorit Kader PAN Daerah untuk Cawapres

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 20:20 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir menjadi figur calon wakil presiden (cawapres) terkuat pilihan Partai Amanat Nasional...
dok.pribadi

Henry Surya Divonis Lepas, JPU Indosurya Laik Diperiksa

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 20:13 WIB
KETIDAKPROFESIONALAN jaksa dalam kasus ini, salah satunya tercermin dari permintaan jaksa agar penyidik kepolisian memeriksa seluruh korban...
Ist/tiktok

Cegah Ngemis Online, Bareskrim Panggil Influencer Pekan Depan

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 18:50 WIB
Bareskrim Polri akan memanggil sejumlah konten kreator dan influencer media sosial untuk diberikan edukasi mengenai pembuatan konten yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya