Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) mendukung penuh soal usulan untuk dilakukannya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem melalui politisi NasDem Taufik Basari atau Tobas.
Meski telah mendapat dukungan dari NasDem, Tobas mengatakan amendemen UUD 1945 itu harus melewati berbagai tahap seperti menyerap aspirasi publik, kajian serta evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaannya.
"Pak Surya Paloh menyampaikan, dia berharap agar MPR RI bisa segera melakukan sosialisasi terhadap ide terkait dengan amendemen ini. Agar apa? Agar kebutuhan amendemen , substansi amendemen, evaluasi terhadap UUD 1945 ini, menjadi satu diskursus publik yang meluas, tidak hanya terbatas pada elit-elit politik saja ya, sehingga harus ada momentum konstitusional namanya," jelas Tobas di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (4/6).
Baca juga : Temui Surya Paloh, Bamsoet Bicarakan Soal Rencana Amendemen UUD 1945
Dia juga menyampaikan NasDem tidak menginginkan amendemen UUD 1945 semata-mata dilakukan untuk menempatkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) seperti yang saat ini tengah didorong.
"Apakah (amendemen) kemudian memberikan pengaruh terhadap kehidupan kebangsaan yang lebih baik? Proses demokrasi yang lebih baik? Kan selama ini kita mengeluhkan bahwa kehidupan kebangsaan kita sudah semakin menurun ya. Moralitas bangsa semakin menurun, demokrasi juga kualitasnya juga menurun," ucap Tobas.
"Nah apakah kemudian hal itu disebabkan oleh kekurangan yang ada, ketidaksempurnaan yang ada di UUD 1945 atau bukan? Jika memang ada kebutuhan untuk memperbaiki ini dengan cara amendemen, nah maka Fraksi Partai NasDem ya akan mendukung itu. Jadi kita belum sampai pada pasal mana yang akan diamendemen, tapi kita ingin evaluasi terlebih dahulu," pungkasnya. (Dis/Z-7)
Anggota DPR Taufik Basari mengatakan kekuatan alumni Smandel adalah pada keberagaman latar belakang bidang yang ditekuni para kelompok alumninya.
DPR menyebut seharusnya negara bertanggung jawab penuh untuk penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi dengan kemampuan negara saat ini tetap membutuhkan peran masyarakat.
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mendukung Polres Lampung Barat mengungkap penganiayaan terhadap dokter jaga di Puskesmas Pajar Bulan.
Taufik Basari meminta kepolisian mengusut dugaan korban tewas dalam penanganan aksi demonstrasi di kebun sawit, Kalimantan Tengah.
Desakan tersebut muncul akibat kebakaran hebat yang terjadi di Lapas Klas I Tangerang, Kota Tangerang, yang mengakibatkan 44 warga binaan meninggal dunia.
"Semestinya polri menjaga agar warga merasa aman, tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi karena itu dialog dan langkah persusif yang harusnya dikedepankan,"
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet temui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh soal rencana untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
WAKIL Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan para pimpinan MPR RI telah satu suara menyepakati amendemen UUD 1945 dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
KETUA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin cenderung menyetujui untuk dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Masih ada kekurangan.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo dilaporkan ke Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) oleh Mahasiswa Islam Jakarta bernama M. Azhari.
KETUA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap MPR RI periode 2024-2029 dapat melakukan amandemen UUD 1945.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved