Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) mendukung penuh soal usulan untuk dilakukannya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem melalui politisi NasDem Taufik Basari atau Tobas.
Meski telah mendapat dukungan dari NasDem, Tobas mengatakan amendemen UUD 1945 itu harus melewati berbagai tahap seperti menyerap aspirasi publik, kajian serta evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaannya.
"Pak Surya Paloh menyampaikan, dia berharap agar MPR RI bisa segera melakukan sosialisasi terhadap ide terkait dengan amendemen ini. Agar apa? Agar kebutuhan amendemen , substansi amendemen, evaluasi terhadap UUD 1945 ini, menjadi satu diskursus publik yang meluas, tidak hanya terbatas pada elit-elit politik saja ya, sehingga harus ada momentum konstitusional namanya," jelas Tobas di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (4/6).
Baca juga : Temui Surya Paloh, Bamsoet Bicarakan Soal Rencana Amendemen UUD 1945
Dia juga menyampaikan NasDem tidak menginginkan amendemen UUD 1945 semata-mata dilakukan untuk menempatkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) seperti yang saat ini tengah didorong.
"Apakah (amendemen) kemudian memberikan pengaruh terhadap kehidupan kebangsaan yang lebih baik? Proses demokrasi yang lebih baik? Kan selama ini kita mengeluhkan bahwa kehidupan kebangsaan kita sudah semakin menurun ya. Moralitas bangsa semakin menurun, demokrasi juga kualitasnya juga menurun," ucap Tobas.
"Nah apakah kemudian hal itu disebabkan oleh kekurangan yang ada, ketidaksempurnaan yang ada di UUD 1945 atau bukan? Jika memang ada kebutuhan untuk memperbaiki ini dengan cara amendemen, nah maka Fraksi Partai NasDem ya akan mendukung itu. Jadi kita belum sampai pada pasal mana yang akan diamendemen, tapi kita ingin evaluasi terlebih dahulu," pungkasnya. (Dis/Z-7)
BATAS usia pejabat publik yang sering diutak-atik dalam UU akan berdampak pada ketidakpastian hukum.
Tobas menegaskan penjelasan Ghufron ini juga bagian dari tanggung jawab jabatan.
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendesak penyidik Polda Sumatra Barat agar segera melakukan ekshumasi jenazah almarhum Afif yang hingga kini belum juga mendapat tanggapan.
SATGAS Anti Judi Online dinilai meleset dalam menerapkan upaya pemberantasan judi online. Hal ini jika dibiarkan maka semua yang dilakukan selama ini akan menjadi gimik semata
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, meminta pemeriksaan dengan teliti dan menelusuri kembali kemungkinan adanya peradilan sesat di kasus Vina Cirebon
Try Sutrisno menyebut kaji ulang terhadap UUD 1945 merupakan kebutuhan mutlak jika Indonesia ingin tetap eksis dan mencapai cita-cita luhur Indonesia Emas 2045
PERUBAHAN Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Amandemen UUD 1945 sendiri telah ditetapkan dalam Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.
Formappi mengapresiasi gerak cepat dan keberanian Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved