Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
"KPU tidak perlu berkonsultasi dengan Komisi II DPR terkait dengan perintah keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak perlu tafsir," kata Junimart.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan eks narapidana koruptor dilarang maju sebagai calon anggota legislatif, jika belum lima tahun keluar dari penjara.
MK menegaskan pendampingan saksi oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana penting. Namun, materi dimaksud tidak tepat dimuat dalam Pasal 54 KUHAP.
Adapun Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin (28/11). Gazalba juga dikabarkan tengah mengajukan proses praperadilan ke PN Jakarta Selatan.
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Sebab, kata Adies, Arief Hidayat sudah menjabat dua periode sebagai Ketua MK.
Polemik mengenai pemberhentian hakim MK mencuat, setelah DPR sebagai lembaga pengusul mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah.
Sejumlah pihak menilai pencopotan Aswanto adalah langkah inkonstitusional yang mengganggu kemandirian hakim
Diketahui, Bupati Mandailing Natal menilai adanya perlakuan yang tidak sama bagi semua kepala daerah, khususnya terkait masa waktu menjabat.
Guntur Hamzah akan menduduki jabatan hakim MK menggantikan Aswanto yang diberhentikan DPR RI.
Diharapkan pemerintah dan DPR telah menyepakati dan menyetujui menyampaikan RUU revisi UU Cipta Kerja ke DPR paling lambat November 2023.
Aturan itu mengganti batas minimal umur orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun. Batas maksimal umur masih sama yakni 65 tahun.
Mahkamah Konstitusi tidak bisa memaksa Dewan Perwakilan Rakyat RI ataupun pemerintah untuk memberikan keterangan.
Bambang Wuryanto dilaporkan ke MKD karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik dengan mengintervensi posisi hakim konstitusi.
Mantan jaksa dipaksa mengembalikan gaji sebesar Rp87 juta akibat pasal 40A UU No 11/2021 tentang kejaksaan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) meminta pemerintah menjelaskan rencana penetapan daerah pemilihan (dapil) pada pemilihan umum (pemilu) 2024, khususnya Daerah otonomi baru (DOB)
Putusan sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para pemohon. Serta, mencegah terjadinya pelanggaran HAM saat suatu norma hukum diterapkan.
TANPA angin tanpa hujan, DPR melakukan penggantian terhadap hakim konstitusi Aswanto dalam Rapat Paripurna DPR, 29 September 2022.
Keputusan DPR memberhentikan dan melakukan pergantian Hakim Konstitusi Aswanto, dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan konstitusi.
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI ialah upaya hadir untuk mengkritik Mahkamah Konstitusi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved