Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri mengusut tuntas laporan terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan perubahan putusan MK.
Ia menegaskan bahwa perubahan kata menjadi sangat penting dalam putusan MK.
Bahkan, ia menduga hal ini sudah dilakukan berulang kali oleh oknum yang 'bermain' terhadap perubahan frasa dalam putusan MK tersebut.
"Saya kira kasus ini memang harus diproses dan diusut. Pasti ada oknum yang bermain. Bukan satu atau dua kali terjadi pengubahan satu kata penting di dokumen penting negara. Ini jelas lahan jual beli," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/2).
Diketahui, Sembilan hakim MK dilaporkan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak ke Polda Metro Jaya pada Rabu (1/2/2023).
Pelaporan tersebut terkait perubahan frasa dalam putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK.
Baca juga: Komisi VI DPR Apresiasi PTPN Mampu Cetak Net Profit Hingga Ro5,5 Triliun
Dalam salinan putusan tersebut, ada satu frasa yang berbeda dari yang dipublikasikan di website MK dengan putusan yang dibacakan hakim konstitusi pada sidang 23 November 2022, yakni pada kalimat 'dengan demikian' diubah menjadi 'ke depan'.
Selain sembilan hakim konstitusi, turut dilaporkan satu panitera dan satu panitera pengganti.
Politikus Fraksi Partai NasDem itu berharap dugaan perubahan frasa putusan itu diusut polisi secara terang-benderang.
Ia juga meminta MK proaktif membantu polisi dalam kasus tersebut dan mengusulkan ke Komisi III DPR RI untuk menjadwalkan rapat Komisi III DPR dengan MK untuk kejelasan masalah tersebut.
"Dugaan pemalsuan biar diproses dahulu oleh kepolisian agar terang-benderang. Saya rasa MK juga harus proaktif membantu polisi membuka kasus ini demi nama baik institusi. Kita jadwalkan undang rapat sama MK masa sidang yang berikut," tutur Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu. (RO/OL-09)
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.
Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
DI bawah guyuran hujan lebat, Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama Forkopimda tetap menggelar upacara Taptu dengan khidmat pada Sabtu (16/08) sore, sebagai rangkaian HUT ke-80 RI
Rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus tahun ini dipusatkan di Monas, serupa dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
POLRI menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Aula Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (14/8) untuk persiapan pengamanan HUT ke-80 RI.
Ada korban dari polisi dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa di Pati. Ada 38 orang yang saat ini sedang diobati di Rumah Sakit Soewondo. Sebagian besar sudah pulang dari rumah sakit.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial.
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved