Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan dukungan penuh pada Majelis Kehormatan MK (MKMK) untuk dapat menyelesaikan dugaan perubahan putusan perkara No.103/PUU-XX/2022 tentang pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.
Anwar menegaskan pembentukan MKMK merupakan bagian tidak terpisahkan dari ikhtiar untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas dalam negara hukum yang berlandaskan konstitusi.
Baca juga: Pelapor Curiga Dua Hakim MK Terlibat "Pembajakan" Putusan
“Tugas yang diemban oleh MKMK adalah menjaga kehormatan hakim konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan,” ujarnya dalam pengucapan sumpah dan pelantikan anggota MKMK di Jakarta, Kamis (9/2).
Menurutnya, setiap pelaksanaan tugas MKMK mencakup dukungan secara adminitrastif dan substantif. Anwar menekankan bahwa MKMK tidak boleh diintervensi oleh siapapun. MKMK diharapkan bekerja secara independen dan imparsial untuk tidak memihak, kecuali pada kebenaran.
“Tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk saya selaku Ketua MK, termasuk hakim konstitusi lainnya. Begitu pula pada tim sekretariat, bekerja secara proporsional dan jangan takut mengatakan sesuatu yang benar,” pungkas Anwar.(OL-11)
LOKATARU Foundation melaporkan sembilan Hakim Konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik terkait dalam sengketa Pilkada 2024
Perpanjangan masa tugas Palguna, Ridwan Mansyur, dan Yuliandri berdasarkan Keputusan Ketua MK Nomor 6 Tahun 2024. Ketiganya mengucap sumpah di hadapan Ketua MK Suhartoyo
DIREKTUR Eksekutif RISE Institute Anang Zubaidy menilai pembentukan Majelis Kehormatan MK (MKMK) secara permanen sebagai upaya untuk mengembalikan muruah MK
INDOPOL Survey dan FH Universitas Brawijaya Malang merilis survei tingginya persentase publik yang tidak setuju dengan putusan MK yang mencapai 51,45%.
KETUA Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem, Atang Irawan merespons keberatan Anwar Usman atas keputusan MKMK. NasDem memiliki catatan khusus terkait sikap Anwar Usman
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan pernyataan Jokowi tersebut hanya sekedar untuk menutupi pelanggaran konstitusi yang dilakukan di MK.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan tidak terdapat intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.
KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan peningkatan dari sisi regulasi. Ini menjadi langkah yang dapat ditempuh pemerintah.
Ada indikasi pertemuan Megawati dan Prabowo membahas soal kasus Hasto yang tengah berjalan di KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam pencarian buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved