Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai menerapkan prinsip standar ganda dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Mahkamah Agung (MA).
PENGAMAT hukum dan tata negara serta dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik langkah lambat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menetapkan gugatan batasan umur capres dan cawapres.
PENGAMAT politik Airlangga Pribadi Kusman mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) berhati-hati dalam memutus perkara gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden
Dalam laman resmi MK, sidang putusan atas perkara-perkara terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden, akan digelar, Senin (16/10) yang akan dibacakan di ruang sidang pleno,
Nama Gibran masuk dalam bursa cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto.
SETARA Institute menyebut uni materiil ketentuan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki episode kritis dan membahayakan.
LEMBAGA survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024.
Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023, MK justru menghilangkan konsep meaningfull participation.
Sekali ada yang dikabulkan, akan muncul permohonan lain.
Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menandatangani nota kesepahaman
UU Cipta Kerja dinyatakan konstitusional dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Elemen buruh yang sejak pagi melancarkan aksinya, tetap berada dilokasi kawasan patung kuda, Jakarta Pusat.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan pengujian formil cipta kerja
KEPUTUSAN pemerintah, DPR, dan DPD untuk mencabut RUU tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 ternyata berdampak panjang.
Ganjar dan Prabowo dinilai masih menunggu putusan MK terkait gugatan batas usia capres dan cawapres sebelum menentukan pendamping.
AASB) berharap sembilan hakim MK yang akan mengambil keputusan mengenai gugatan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), Senin (2/10), konsisten pada keputusannya.
Wacana Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk dampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 masih menunggu putusan MK soal batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden.
PENYUSUNAN aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) molor dari target yang ditetapkan akhir September ini.
Eksistensi MK saat ini sedang diuji dengan adanya gugatan soal batas usia capres dan cawapres.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved