Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Saat ini, ibu dari Mahfud MD beserta keluarganya tinggal di Pamekasan, Madura. Mahfud pun menjalankan salat Id di rumah dinasnya, bersama keluarga dan para staf.
Hal lain, kata Ferdinand, soal dugaan korupsi terkait kelebihan bayar proyek damkar dan PLTS.
Ia mengklaim sebelum dilabeli teroris, orang Papua sudah marah mendapat stigma separatis selama ini.
Menko Polhukam Mahfud MD menyambangi KPK meminta data terkait aset kasus BLBI yang sebelummya pernah diusut KPK.
Pemerintah dengan resmi mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai tindakan teroris.
Mahfud mengaku bingung dengan masyarakat yang tidak setuju kasus BLBI dipegang pemerintah
Mahfud MD meminta KPK menjadi pemantau penagihan utang BLBI yang dilakukan satgas BLBI dan menjaga independensi lembaga antikorupsi itu.
Menko Polhukkam Mahfud MD mengatakan demokrasi yang umumnya disebut sebagai penghapus korupsi, sebaliknya menjadi jembatan untuk melakukan korupsi.
PEMERINTAH sangat memerlukan kebebasan pers untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia.
Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri melarang masyarakat untuk bepergian. Bantuan kebijakan kepala daerah diperlukan untuk membuat larangan itu makin kuat.
Menurut Mahfud, kondisi daerah yang stabil juga sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.
"Para kepala daerah yang telah dilantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menghindari korupsi dan sedapat mungkin menunaikan janji-janji politiknya,"
KPK perlu melihat SPPTI yang saat ini sudah tergabung lebih dari 212 kabupaten/kota dalam database penanganan perkara.
Tujuannya untuk penarikan hak tagih lewat jalur perdata dengan aset mencapai Rp110 triliun. Menko Polhukam telah berkoordinasi dengan KPK untuk melengkapi upaya perdata BLBI.
Ia mengatakan Keppres itu menyusul putusan MA yang menyatakan kebijakan BLBI sudah benar meskipun dalam kenyataannya disalahgunakan.
"Kini Pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena hutang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari Rp108 Triliun," tutur Mahfud
Pemerintah mengupayakan agar rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang sempat tertunda, bisa disahkan.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada Presiden Joko Widodo yang sudah memegang janjinya.
Menurut AHY, keputusan pemerintah merupakan penegasan terhadap legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dengan hasil itu kisruh di Partai Demokrat selesai bukan lagi menjadi urusan pemerintah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved