Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD akan meminta langsung data kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sudah dihentikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tujuannya untuk penarikan hak tagih melalui jalur perdata yang sejauh ini asetnya tercatat Rp110 triliun. "Pada Selasa (13/4) besok, saya akan ke KPK," ujar Mahfud dalam keterangan resmi, Senin (12/4).
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan KPK dalam upaya melengkapi upaya perdata BLBI. Hal itu melalui dokumen kasus yang dimiliki lembaga antirasuah.
Baca juga: KPK Siap Serahkan Data Kerugian BLBI ke Kejagung
"Saya perlu data pelengkap dari KPK, karena tentu KPK punya data lain di luar hukum perdata yang bisa ditagihkan. Digabungkan ke perdata, karena pidananya sudah diusut," papar Mahfud.
Lebih lanjut, dia menjelaskan alasan KPK hanya diminta data tanpa diajak berpartisipasi menarik kerugian negara dari penerima dana segar BLBI pada 1998. Menurut Mahfud, KPK merupakan penegak hukum pidana yang harus bebas dari intervensi.
Baca juga: Banyak Calon dari Dinasti Politik Gagal dalam Pilkada 2020
"Kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama, KPK itu lembaga penegak hukum pidana. Kalau masuk ke tim kita nanti dikira disetir," jelasnya.
Sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi terkait BLBI, yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim. Namun, lembaga antirasuah akan membantu penegak hukum lain yang siap melayangkan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian negara.
"KPK memang tugasnya melakukan penegakan hukum. Sementara, wewenang hak tagih perdata itu wilayahnya pemerintah. Dalam hal ini, jaksa pengacara negara," tutur Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron beberapa waktu lalu.
Baca juga: Kasus BLBI Contoh Mendesaknya Beleid Perampasan Aset
Menurutnya, KPK tidak berada dalam tugas yang diberikan negara untuk menarik hak tagih BLBI. KPK akan mendukung pemerintah dalam menarik kembali hak dari kerugian akibat BLBI. Itu melalui transfer data atas tiga tersangka, yang akhirnya dihentikan penyidikannya.
Presiden Joko Widodo telah meneken Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan BLBI pada 6 April 2021. Tim ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban sebagai Ketua Satgas.
Adapun Rionald dibantu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI Feri Wibisono sebagai Wakil Ketua Satgas. Lalu, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo sebagai Sekretaris Satgas.(OL-11)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Kasus itu menjadi bagian dari megakorupsi yang berhasil diungkap. Perkara ini masuk ke dalam daftar perkara korupsi yang merugikan keuangan negara dengan nilai sangat fantastis.
Indonesia memiliki sejarah kelam terkait kasus-kasus korupsi yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Satgas BLBI telah menyita dan melelang barang milik Marimutu Sinivasan karena bos Texmaco itu tak kunjung membayar utang ke negara.
Masih ada 21 obligor pengemplang BLBI dengan nilai tagih Rp34 triliun dan 419 debitur yang menjadi prioritas dengan nilai tagih sebesar Rp38,9 triliun dan US$4,5 miliar.
KEBERADAAN buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Marimutu Sinivasan tak diketahui usai ditangkap pihak Imigrasi Entikong, Kalimantan Barat, pada Minggu (8/9).
Penangkapan dilakukan saat Petugas Imigrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong mencegah keberangkatan pria 87 tahun itu ke Kuching, Malaysia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved